PPP berharap rapat pleno bisa redakan konflik
Selasa, 22 April 2014 - 14:14 WIB
PPP berharap rapat pleno bisa redakan konflik
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah berharap konflik di internal elite PPP berakhir, melalui rapat pleno yang dilaksanakan di Kantor DPP PPP.
Dimyati mengatakan, meski rapat pleno membahas evaluasi hasil pemilu legislatif (pileg) secara keseluruhan, namun pleno juga memberikan kesempatan kepada kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Romahurmuziy, menjelaskan alasan penolakan koalisi dengan Partai Gerindra.
Dimyati menjelaskan, sekjen yang biasa dipanggil Romi ini masih terdaftar sebagai pengurus bersama wakil Ketua Umum Emron Pangkapi. Karenanya, mereka tetap mendapat kesempatan berbicara pada pleno tersebut.
Selain itu, Dimyati berharap kubu Romi mau 'buka-bukaan' di rapat pleno, terkait dugaan koalisi yang terjalin dengan Gerindra lantaran ada 'deal-deal' politik yang dilakukan Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) bersama Calon Presiden (Capres) Gerindra, Prabowo Subianto.
"Romi dan Emron beliau diundang mau datang. Saya berharap datang menggugat, ramainya ada mahar, ada uang masuk, janji tahta, buka pada rapat pleno, kalau tidak bisa bertanggung jawab, keuangan itu juga dibuka," ujar Dimyati, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Dimyati menambahkan, agenda rapat pleno memang dilakukan setahun sekali. Rapat pleno secara umum dilakukan untuk membahas perolehan suara PPP pasca hasil pileg.
Dalam rapat pleno tersebut, juga membahas evaluasi kinerja pengurus baik di tingkat pusat sampai daerah. Di pleno itu, katanya, peserta boleh menyinggung soal kehadiran Suryadharma di kampanye nasional partai Gerindra.
"Pertanggungjawaban dewan pimpin pusat, pertanggunjawaban keuangan dan administrasi, datang ke kampanye (Gerindra) di GBK," sambungnya.
Dimyati mengatakan, meski rapat pleno membahas evaluasi hasil pemilu legislatif (pileg) secara keseluruhan, namun pleno juga memberikan kesempatan kepada kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Romahurmuziy, menjelaskan alasan penolakan koalisi dengan Partai Gerindra.
Dimyati menjelaskan, sekjen yang biasa dipanggil Romi ini masih terdaftar sebagai pengurus bersama wakil Ketua Umum Emron Pangkapi. Karenanya, mereka tetap mendapat kesempatan berbicara pada pleno tersebut.
Selain itu, Dimyati berharap kubu Romi mau 'buka-bukaan' di rapat pleno, terkait dugaan koalisi yang terjalin dengan Gerindra lantaran ada 'deal-deal' politik yang dilakukan Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) bersama Calon Presiden (Capres) Gerindra, Prabowo Subianto.
"Romi dan Emron beliau diundang mau datang. Saya berharap datang menggugat, ramainya ada mahar, ada uang masuk, janji tahta, buka pada rapat pleno, kalau tidak bisa bertanggung jawab, keuangan itu juga dibuka," ujar Dimyati, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Dimyati menambahkan, agenda rapat pleno memang dilakukan setahun sekali. Rapat pleno secara umum dilakukan untuk membahas perolehan suara PPP pasca hasil pileg.
Dalam rapat pleno tersebut, juga membahas evaluasi kinerja pengurus baik di tingkat pusat sampai daerah. Di pleno itu, katanya, peserta boleh menyinggung soal kehadiran Suryadharma di kampanye nasional partai Gerindra.
"Pertanggungjawaban dewan pimpin pusat, pertanggunjawaban keuangan dan administrasi, datang ke kampanye (Gerindra) di GBK," sambungnya.
(maf)
