Tak perlu ada minta maaf soal KRI Usman Harun
A
A
A
Sindonews.com - Ketua MPR Sidharto Danusubroto menegaskan, tidak ada perlu ada kata minta maaf untuk persoalan pemberian nama KRI Usman Harun yang beberapa waktu lalu ditentang Pemerintah Singapura.
Hal ini menanggapi kabar Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang diberitakan meminta maaf kepada Singapura dalam sebuah pemberitaan media asing.
"Tidak perlu ada minta maaf, Usman-Harun adalah pahlawan kita, tidak perlu ada kata-kata maaf," tegas Sidharto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2014).
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kembali menekankan, pemberian nama Usman-Harun merupakan kewenangan pemerintah Indonesia dalam menghormati jasa pahlawannya.
"Itu hak kita bahwa menamakan kapal sebagai sebagai pahlawan kita adalah hak kita, enggak usah minta maaf. Itu hak kita untuk menamakan kapal perang atau gedung dengan nama pahlawan," pungkasnya.
Sebelumnya, pihak Mabes TNI secara tegas membantah mengenai permintaan maaf Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada pihak Singapura atas penamaan kapal militer TNI Usman Harun.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal M Fuad Basya mengatakan, permintaan maaf itu bukan didasari penyesalan sikap TNI karena penamaan kapal tersebut dengan Usman Harun.
Tetapi, kata dia pernyataan yang dimaksud Panglima TNI ketika diwawancara dengan media asing itu bahwa, permintaan maaf panglima karena tidak akan mengganti nama kapal militer Usman Harun tersebut.
"Tidak benar pernyataannya seperti itu. Saya tidak mengerti apakah mereka yang tidak bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau apa," ujar Fuad kepada Sindonews melalui sambungan telepon.
Menurutnya saat itu Panglima TNI menyampaikan bahwa penamaan KRI Usman Harun sudah melalui proses pertimbangan yang matang. "Usman dan Harun pahlawan di AL (Angkatan Laut) sehingga berhak kita beri namanya," jelasnya menyampaikan substansi dari pernyataan Panglima TNI ketika diwawancara.
Polemik Usman Harun, RI minta maaf ke Singapura
Hal ini menanggapi kabar Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang diberitakan meminta maaf kepada Singapura dalam sebuah pemberitaan media asing.
"Tidak perlu ada minta maaf, Usman-Harun adalah pahlawan kita, tidak perlu ada kata-kata maaf," tegas Sidharto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2014).
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini kembali menekankan, pemberian nama Usman-Harun merupakan kewenangan pemerintah Indonesia dalam menghormati jasa pahlawannya.
"Itu hak kita bahwa menamakan kapal sebagai sebagai pahlawan kita adalah hak kita, enggak usah minta maaf. Itu hak kita untuk menamakan kapal perang atau gedung dengan nama pahlawan," pungkasnya.
Sebelumnya, pihak Mabes TNI secara tegas membantah mengenai permintaan maaf Panglima TNI Jenderal Moeldoko kepada pihak Singapura atas penamaan kapal militer TNI Usman Harun.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayor Jenderal M Fuad Basya mengatakan, permintaan maaf itu bukan didasari penyesalan sikap TNI karena penamaan kapal tersebut dengan Usman Harun.
Tetapi, kata dia pernyataan yang dimaksud Panglima TNI ketika diwawancara dengan media asing itu bahwa, permintaan maaf panglima karena tidak akan mengganti nama kapal militer Usman Harun tersebut.
"Tidak benar pernyataannya seperti itu. Saya tidak mengerti apakah mereka yang tidak bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau apa," ujar Fuad kepada Sindonews melalui sambungan telepon.
Menurutnya saat itu Panglima TNI menyampaikan bahwa penamaan KRI Usman Harun sudah melalui proses pertimbangan yang matang. "Usman dan Harun pahlawan di AL (Angkatan Laut) sehingga berhak kita beri namanya," jelasnya menyampaikan substansi dari pernyataan Panglima TNI ketika diwawancara.
Polemik Usman Harun, RI minta maaf ke Singapura
(maf)