Money politic lucuti kualitas pemilu
Kamis, 17 April 2014 - 15:22 WIB
Money politic lucuti kualitas pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyebut, praktik politik uang atau money politic terjadi juga di masyarakat perkampungan dan pedesaan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, fenomena tersebut mengurangi kualitas Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, yang baru digelar.
"Saya khawatir (praktik money politic) lebih buruk dari pemilu sebelumnya," kata Jimly, di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (17/4/2014).
Bahkan, katanya, baik penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkesan tak bisa berbuat apa-apa mengarahkan perangkatnya untuk mencegah terjadinya praktik tersebut.
Masih beruntung, menurut Jimly, gejala praktik politik uang tidak dilakukan secara terstruktur. Ia menjelaskan, yang dimaksud terstruktur dan sistematis, jika praktik tersebut dilakukan secara massal sampai tingkat nasional.
Untuk hal itu, ia mengaku belum ada laporan yang masuk di DKPP terkait praktik money politic yang terstruktur. "Untungnya tidak ada bukti terstruktur, terkoordinir secara nasional, tidak ada bukti dikendalikan. Ini karena sendiri-sendiri saja," sambungnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, fenomena tersebut mengurangi kualitas Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, yang baru digelar.
"Saya khawatir (praktik money politic) lebih buruk dari pemilu sebelumnya," kata Jimly, di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis (17/4/2014).
Bahkan, katanya, baik penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkesan tak bisa berbuat apa-apa mengarahkan perangkatnya untuk mencegah terjadinya praktik tersebut.
Masih beruntung, menurut Jimly, gejala praktik politik uang tidak dilakukan secara terstruktur. Ia menjelaskan, yang dimaksud terstruktur dan sistematis, jika praktik tersebut dilakukan secara massal sampai tingkat nasional.
Untuk hal itu, ia mengaku belum ada laporan yang masuk di DKPP terkait praktik money politic yang terstruktur. "Untungnya tidak ada bukti terstruktur, terkoordinir secara nasional, tidak ada bukti dikendalikan. Ini karena sendiri-sendiri saja," sambungnya.
(maf)
