Politik uang di pemilu mengerikan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie
menilai praktik politik uang atau money politics pada Pemilu 2014 mencemaskan. Praktik tersebut diduga terjadi merata dari Sabang sampai Merauke.
"Itu terjadi dimana-mana sehingga membentuk suatu iklim. Mereka melakukan apa saja, main duit, ke bawah main duit, ke kiri, ke kanan, ke atas, jadi sudah biasa. Kita jadi ngeri," kata Jimly di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (15/4/2014)
Jimly mengatakan heran dengan politik uang, termasuk serangan fajar karena seolah seperti jadi kebiasaan pada ajang pemilihan. Bahkan dia menduga pelanggaran di pemilu ini lebih banyak dibanding Pemilu 2009.
"Saya menduganya ini massif, tapi tidak terstruktur. Ini tidak ada yang mengkoordinir. Itu tidak terkait penyelenggara, ini antara caleg dengan masyarakat saja," ujar Jimly.
Jimly mengatakan, sengitnya perebutan kursi parlemen membuat aksi main duit tidak terhindarkan. "Coba bayangkan ada 15 ribu caleg dikalikan 12 partai. Kalau itu benar dilakukan semua, bagaimana menghadapinya. Bagaimana cara mengawasinya. Apapun pengawasan yang dilakukan tidak efektif. Mudah-mudahan saja ini tidak terulang di pemilu presiden nanti," ujarnya.
menilai praktik politik uang atau money politics pada Pemilu 2014 mencemaskan. Praktik tersebut diduga terjadi merata dari Sabang sampai Merauke.
"Itu terjadi dimana-mana sehingga membentuk suatu iklim. Mereka melakukan apa saja, main duit, ke bawah main duit, ke kiri, ke kanan, ke atas, jadi sudah biasa. Kita jadi ngeri," kata Jimly di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (15/4/2014)
Jimly mengatakan heran dengan politik uang, termasuk serangan fajar karena seolah seperti jadi kebiasaan pada ajang pemilihan. Bahkan dia menduga pelanggaran di pemilu ini lebih banyak dibanding Pemilu 2009.
"Saya menduganya ini massif, tapi tidak terstruktur. Ini tidak ada yang mengkoordinir. Itu tidak terkait penyelenggara, ini antara caleg dengan masyarakat saja," ujar Jimly.
Jimly mengatakan, sengitnya perebutan kursi parlemen membuat aksi main duit tidak terhindarkan. "Coba bayangkan ada 15 ribu caleg dikalikan 12 partai. Kalau itu benar dilakukan semua, bagaimana menghadapinya. Bagaimana cara mengawasinya. Apapun pengawasan yang dilakukan tidak efektif. Mudah-mudahan saja ini tidak terulang di pemilu presiden nanti," ujarnya.
(dam)