Sekjen PPP tegaskan tidak ada SK pemecatan
Sekjen PPP tegaskan tidak ada SK pemecatan
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy membantah kabar adanya pemecatan satu Wakil Ketua Umum (Waketum), empat Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) dan Sekretaris DPW.
Pria yang akrab disapa Romi ini menyampaikan DPP PPP tidak pernah menerbitkan surat apapun yang terkait dengan pemecatan fungsionaris partai di tingkatan manapun.
"Berdasarkan agenda, surat keputusan terkait organisasi partai diterbitkan terakhir pada tanggal 20 Februari 2014. Setelah itu tidak ada lagi SK yang diterbitkan oleh DPP PPP," kata Romi melalui pesan tertulisnya, Kamis (17/4/2014).
Romi juga menekankan, partainya memiliki aturan dalam memberhentikan setiap kadernya dan telah tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Antara lain didahului tiga kali surat peringatan dan didahului pemberhentian sementara, serta dilaksanakan dalam forum Rapat Pengurus Harian DPP," tuturnya.
Dengan demikian, dia menegaskan apabila ada surat pemberhentian dari partai, itu bukan dari DPP PPP. "Saya pastikan seluruh prosedur itu belum dilalui. Sehingga kalaupun ada surat yang beredar, berarti itu surat ilegal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kisruh internal PPP berujung pemecatan satu Wakil Ketua Umum (Waketum) dan empat ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) serta satu sekretaris DPW.
Waketum yang dipecat ialah Suharso Manoarfa, sementara empat Ketua DPW ialah Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaludin Noor.
"Sudah sesuai (aturan)," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Syaifullah Tamliha saat dihubungi wartawan, Rabu 16 April 2014.
Dia menyampaikan, pemecatan ini telah disepakati oleh pimpinan partai berbasis massa Islam tersebut. "Tanda tangan ketua umum dan saya," ujarnya.
Alasannya, mereka dianggap telah melakukan tindakan yang dinilainya bisa merusak harkat dan martabat partai pimpinan Suryadharma Ali (SDA) tersebut. "Sudah keterlaluann tidak menjaga harkat martabat PPP, di saat hitung suara ketua DPW itu ada di Jakarta, urus dulu daerah masing-masing," tuturnya.
Pria yang akrab disapa Romi ini menyampaikan DPP PPP tidak pernah menerbitkan surat apapun yang terkait dengan pemecatan fungsionaris partai di tingkatan manapun.
"Berdasarkan agenda, surat keputusan terkait organisasi partai diterbitkan terakhir pada tanggal 20 Februari 2014. Setelah itu tidak ada lagi SK yang diterbitkan oleh DPP PPP," kata Romi melalui pesan tertulisnya, Kamis (17/4/2014).
Romi juga menekankan, partainya memiliki aturan dalam memberhentikan setiap kadernya dan telah tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Antara lain didahului tiga kali surat peringatan dan didahului pemberhentian sementara, serta dilaksanakan dalam forum Rapat Pengurus Harian DPP," tuturnya.
Dengan demikian, dia menegaskan apabila ada surat pemberhentian dari partai, itu bukan dari DPP PPP. "Saya pastikan seluruh prosedur itu belum dilalui. Sehingga kalaupun ada surat yang beredar, berarti itu surat ilegal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kisruh internal PPP berujung pemecatan satu Wakil Ketua Umum (Waketum) dan empat ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) serta satu sekretaris DPW.
Waketum yang dipecat ialah Suharso Manoarfa, sementara empat Ketua DPW ialah Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara, dan Sekretaris DPW Kalimantan Tengah Awaludin Noor.
"Sudah sesuai (aturan)," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Syaifullah Tamliha saat dihubungi wartawan, Rabu 16 April 2014.
Dia menyampaikan, pemecatan ini telah disepakati oleh pimpinan partai berbasis massa Islam tersebut. "Tanda tangan ketua umum dan saya," ujarnya.
Alasannya, mereka dianggap telah melakukan tindakan yang dinilainya bisa merusak harkat dan martabat partai pimpinan Suryadharma Ali (SDA) tersebut. "Sudah keterlaluann tidak menjaga harkat martabat PPP, di saat hitung suara ketua DPW itu ada di Jakarta, urus dulu daerah masing-masing," tuturnya.
(dam)
Explore More