SDA perlu tabayyun & minta maaf ke DPW
Rabu, 16 April 2014 - 19:51 WIB
SDA perlu tabayyun & minta maaf ke DPW
A
A
A
Sindonews.com - Kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berawal dari tindakan Suryadharma Ali atau SDA selaku Ketua Umum (Ketum) PPP yang menghadiri kampanye Partai Gerindra di GBK pada tanggal 23 Maret 2014, dianggap melanggar etika politik dan sangat menyakiti hati kader PPP.
Karena ketua umum melakukan manuver politik tanpa koordinasi dengan DPP dan DPW. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur HM Musaffa Noer mengungkapkan, persoalan tersebut sebenarnya sangat sederhana bila SDA tabayyun atau klarifikasi kepada DPW, agar jelas permasalahannya.
Apakah tindakan ini benar atau tidak maka SDA tinggal melihat hasilnya dari klarifikasi tersebut. Sekaligus minta maaf bila salah.
"Karena faktanya tindakan ketum membuat 27 Dari 37 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendesak DPP untuk menggelar rapat pleno guna membahas sanksi bagi Ketua Umum Suryadharma Ali," kata Musaffa dalam siaran pers, Rabu (16/4/2014).
Menurutnya, jika desakan pleno tidak dilaksanakan, DPW melakukan mosi tidak percaya. Hal ini sudah jelas tindakan SDA dianggap menyalahi etika politik dan melanggar AD/ART.
"Terlebih lagi bila ketum bisa memberikan contoh kepada kader lainnya sikap yang baik dengan meminta maaf bila tindakan tersebut dirasa salah," ucapnya.
Dia mengungkapkan, jika SDA bisa bersikap seperti yang diungkapkannya, akan membuat kader lebih lega mendengarnya, daripada memecat atau tindakan DPW dianggap makar dan ilegal.
Karena ketua umum melakukan manuver politik tanpa koordinasi dengan DPP dan DPW. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Timur HM Musaffa Noer mengungkapkan, persoalan tersebut sebenarnya sangat sederhana bila SDA tabayyun atau klarifikasi kepada DPW, agar jelas permasalahannya.
Apakah tindakan ini benar atau tidak maka SDA tinggal melihat hasilnya dari klarifikasi tersebut. Sekaligus minta maaf bila salah.
"Karena faktanya tindakan ketum membuat 27 Dari 37 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendesak DPP untuk menggelar rapat pleno guna membahas sanksi bagi Ketua Umum Suryadharma Ali," kata Musaffa dalam siaran pers, Rabu (16/4/2014).
Menurutnya, jika desakan pleno tidak dilaksanakan, DPW melakukan mosi tidak percaya. Hal ini sudah jelas tindakan SDA dianggap menyalahi etika politik dan melanggar AD/ART.
"Terlebih lagi bila ketum bisa memberikan contoh kepada kader lainnya sikap yang baik dengan meminta maaf bila tindakan tersebut dirasa salah," ucapnya.
Dia mengungkapkan, jika SDA bisa bersikap seperti yang diungkapkannya, akan membuat kader lebih lega mendengarnya, daripada memecat atau tindakan DPW dianggap makar dan ilegal.
(maf)
