Jokowi di soal UN, Kemendikbud harus tanggung jawab

Sindonews.com - Praktisi pendidikan menyesalkan sikap dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh yang tidak segera menjelaskan kenapa ada nama calon presiden (Capres) dari PDIP Joko Widodo muncul dalam soal Ujian Nasional (UN) tersebut.

Dekan Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah Furqon Hidayahtullah mengatakan, Mendikbud terlihat kesulitan menjawab mengapa nama Jokowi bisa muncul di soal UN. Padahal, pembuatan soal UN melalui standar khusus dan tidak sembarangan.

"Karena filter ada di Kemendikbud sebelum soal itu dilepas. Jadi Mendikbud wajib menerangkan. Sangat kelihatan sekali bila Mendikbud sangat kebingungan sekali untuk menjawab, kenapa nama Jokowi ada di soal itu. Jika saya boleh menyarankan tim melihat kira-kira mana relevansinya dalam pendidikan ini apa," ujar Furqon saat ditemui di Kampus FKIP, Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/4/2014).

Menurut Furqon, seharusnya sebagai orang yang paling bertanggung jawab di dalam dunia pendidikan, Mendikbud tidak boleh lambat dalam memberikan penjelasan ke publik menyusul munculnya nama Jokowi dalam soal UN.

Apalagi saat ini situasi politik menjelang Pilpres cukup tinggi tensinya. Lambatnya Mendiknas menjelaskan ke publik kenapa nama Jokowi bisa muncul dalam soal UN, lanjutnya, bisa memicu munculnya penafsiran ganda di masyarakat luas.

"Justru karena sekarang dimunculkan begini. Jadi semua orang bisa tahu. Bisa positif atau negatif. Kalau melihatnya dari segi positif pas kalau dimasukkan di situ. Bagi yang tidak setuju ya bukan waktunya kan begitu," paparnya.

Saat ditanya apakah ada suatu kesengajaan dari pihak tertentu memunculkan nama Jokowi dalam soal UN tersebut, Furqon menambahkan jawaban tersebut tergantung dari sudut mana melihatnya. Sebagai praktisi di dunia pendidikan, Furqon belum melihat adanya kampanye terselubung.

Hanya saja, waktu pemilihan saja yang kurang sesuai. Semisal nama Jokowi tersebut muncul setelah Pilpres, sudah pasti tidak akan menjadi masalah.

"Tapi ini muncul sebelum Pilpres dan akibatnya dunia pendidikan terseret ke dunia politik. Dan Mendikbud harus segera menjawabnya. Tidak boleh ditunda. Publikasi itu biayanya tinggi. Namun jika terlambat sedetik saja mengeluarkannya akan jadi sia-sia tidak ada gunanya. Kalau ada klarifikasi kan masalah selesai," tutupnya.

Baca berita:
Soal 'UN Jokowi', pengawasan Kemendikbud dipertanyakan