MPR: Patut diselidiki ini sistimatis atau kecelakaan
Selasa, 15 April 2014 - 14:25 WIB
MPR: Patut diselidiki ini sistimatis atau kecelakaan
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai wajib menyelidiki motif munculnya nama Joko Widodo (Jokowi) di soal Ujian Nasional (UN).
"Kemendikbud juga bisa menyimpulkan apakah kampanye sistimatis atau cuma satu kecelakaan biasa dalam penulisan soal, nah ini yang harus diselidiki," kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Hajriyanto menilai, apabila munculnya nama Jokowi merupakan faktor ketidaksengajaan maka bisa dimaklumi. Namun, jika ada unsur politik di dalamnya perlu ada pemberian sanksi.
"Kalau integral kampanye sistematis, Kemendikbud untuk mengambil tindakan, menurut saya simpel saja kita jangan terlalu berlebihan. Kemendikbud cepat saja penyelidikan, temukan kalau itu intelectual accident ya sudah," tegasnya.
Politikus Partai Golkar ini menekankan, sekolah tidak boleh dijadikan alat untuk berpolitik termasuk dalam soal UN. "Kalau sistematis itu politisasi sekolah. Sekali lagi, sikap kita proporsional saja. Yang penting Kemendikbud penyelidikan," pungkasnya.
"Kemendikbud juga bisa menyimpulkan apakah kampanye sistimatis atau cuma satu kecelakaan biasa dalam penulisan soal, nah ini yang harus diselidiki," kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Hajriyanto menilai, apabila munculnya nama Jokowi merupakan faktor ketidaksengajaan maka bisa dimaklumi. Namun, jika ada unsur politik di dalamnya perlu ada pemberian sanksi.
"Kalau integral kampanye sistematis, Kemendikbud untuk mengambil tindakan, menurut saya simpel saja kita jangan terlalu berlebihan. Kemendikbud cepat saja penyelidikan, temukan kalau itu intelectual accident ya sudah," tegasnya.
Politikus Partai Golkar ini menekankan, sekolah tidak boleh dijadikan alat untuk berpolitik termasuk dalam soal UN. "Kalau sistematis itu politisasi sekolah. Sekali lagi, sikap kita proporsional saja. Yang penting Kemendikbud penyelidikan," pungkasnya.
(kri)
