Jokowi enggak ngefek, PDIP tak mudah bangun koalisi
Kamis, 10 April 2014 - 09:30 WIB
Jokowi enggak ngefek, PDIP tak mudah bangun koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mencapai 20 persen berdasarkan hasil penghitungan cepat (quick count) yang dirilis sejumlah lembaga.
Dengan perolehan itu, pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden (capres) dari PDIP untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dinilai tak membawa pengaruh suara yang signifikan.
"Sebelum resmi mencapreskan Jokowi, perolehan suara PDIP sudah diperkirakan akan berada pada level 18-20 persen. Tetapi angka itu ternyata tidak banyak berubah pasca Jokowi benar-benar dicapreskan. Tidak terjadi lonjakan suara pada PDIP," kata ‎Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin saat berbincang dengan Sindonews, Kamis (10/4/2014).
Karenanya, PDIP harus realistis membangun koalisi dengan partai politik (parpol) peserta pemilu lainnya guna mencapai ambang batas presiden (presidential threshold) supaya bisa mencalonkan mantan Wali Kota Solo tersebut.
Akan tetapi, Said berpendapat, tak mudah untuk PDIP membangun koalisi dengan gambaran hasil quick count yang dipublikasikan beberapa jam setelah pencoblosan.
"Kalau dengan Golkar, agak riskan. Perlakuan Golkar di masa Orde Baru terhadap PDIP yang saat itu masih menggunakan nama PDI masih menyimpan trauma bagi sebagian pendukung fanatik PDIP, khususnya dikalangan kaum tua," terangnya.
Pemandangan serupa juga terjadi apabila PDIP membangun koalisi dengan Partai Gerinda ataupun Partai Demokrat. "Kali ini Prabowo sepertinya tidak akan mau turun kelas jadi cawapres, sementara PDIP terlalu besar gengsinya untuk berkoalisi dengan Demokrat yang selama ini menjadi seteru politiknya," ungkap Said.
Tak hanya itu, dengan parpol menengah lainnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga Partai Hanura, PDIP diprediksi juga akan mengalami kesulitan membangun koalisi.
"Memang masih ada PKB, PAN, PPP, Nasdem, PKS atau Hanura yang bisa membantu PDIP agar tetap bisa mengusung Jokowi di Pilpres nanti."
"Tetapi ini juga tidak mudah. PPP, PKS, dan Hanura sepertinya cenderung akan merapat ke Golkar atau Gerindra. Kalau demikian adanya, maka tersisa PKB, PAN, dan Nasdem."
Persoalannya, tambah Said, kalau PDIP memilih PKB, maka PAN bisa lari ke Golkar atau Gerindra. Karena, peluang Hatta Rajasa menjadi cawapres Jokowi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan cawapres yang disodorkan oleh PKB. Begitu pun sebaliknya.
Dengan perolehan itu, pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden (capres) dari PDIP untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dinilai tak membawa pengaruh suara yang signifikan.
"Sebelum resmi mencapreskan Jokowi, perolehan suara PDIP sudah diperkirakan akan berada pada level 18-20 persen. Tetapi angka itu ternyata tidak banyak berubah pasca Jokowi benar-benar dicapreskan. Tidak terjadi lonjakan suara pada PDIP," kata ‎Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin saat berbincang dengan Sindonews, Kamis (10/4/2014).
Karenanya, PDIP harus realistis membangun koalisi dengan partai politik (parpol) peserta pemilu lainnya guna mencapai ambang batas presiden (presidential threshold) supaya bisa mencalonkan mantan Wali Kota Solo tersebut.
Akan tetapi, Said berpendapat, tak mudah untuk PDIP membangun koalisi dengan gambaran hasil quick count yang dipublikasikan beberapa jam setelah pencoblosan.
"Kalau dengan Golkar, agak riskan. Perlakuan Golkar di masa Orde Baru terhadap PDIP yang saat itu masih menggunakan nama PDI masih menyimpan trauma bagi sebagian pendukung fanatik PDIP, khususnya dikalangan kaum tua," terangnya.
Pemandangan serupa juga terjadi apabila PDIP membangun koalisi dengan Partai Gerinda ataupun Partai Demokrat. "Kali ini Prabowo sepertinya tidak akan mau turun kelas jadi cawapres, sementara PDIP terlalu besar gengsinya untuk berkoalisi dengan Demokrat yang selama ini menjadi seteru politiknya," ungkap Said.
Tak hanya itu, dengan parpol menengah lainnya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga Partai Hanura, PDIP diprediksi juga akan mengalami kesulitan membangun koalisi.
"Memang masih ada PKB, PAN, PPP, Nasdem, PKS atau Hanura yang bisa membantu PDIP agar tetap bisa mengusung Jokowi di Pilpres nanti."
"Tetapi ini juga tidak mudah. PPP, PKS, dan Hanura sepertinya cenderung akan merapat ke Golkar atau Gerindra. Kalau demikian adanya, maka tersisa PKB, PAN, dan Nasdem."
Persoalannya, tambah Said, kalau PDIP memilih PKB, maka PAN bisa lari ke Golkar atau Gerindra. Karena, peluang Hatta Rajasa menjadi cawapres Jokowi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan cawapres yang disodorkan oleh PKB. Begitu pun sebaliknya.
(kri)
