Golkar bentuk tim advokasi dan tim etik
Golkar bentuk tim advokasi dan tim etik
A
A
A
Sindonews.com - Partai Golkar menyiapkan tim advokasi dan tim etik di setiap tingkatan baik tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan pasca pelaksanaan pemilu.
"Kami menyiapkan advokasi kepada caleg-caleg kalau nanti ada masalah di lapangan," ujar Ketua Umum Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) Sharif Cicip Sutarjo, di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa 8 April kemarin.
Selain tim advokasi, pihaknya juga menyiapkan saksi-saksi untuk seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia untuk menganstisipasi terjadinya kecurangan. Rinciannya, satu saksi dari DPP Golkar dan relawan para caleg baik DPR RI maupun DPD tingkat 1 dan 2.
"Sehingga total saksi ada 2-4 orang baik di dalam maupun di luar bilik suara. Saksi akan menyaksikan dengan baik proses pemungutan hingga penghitungan termasuk mendapatkan form C1," ujarnya.
Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim advokasi di setiap tingkatan untuk menangani masalah yang muncul pada saat pemilu. "Kita punya aturan dan berjalan mengikuti masalah yang ada. Kita bentuk di semua tingkatan. Ini tentu bilamana ada masalah antar caleg," jelasnya.
Sedangkan tim kode etik, kata dia, akan mencermati bilamana internal partai seperti sesama caleg Golkar ada masalah. "Kalau eksternal akan dihadapi oleh tim advokasi. Kalau internal sesama caleg diselesaikan oleh tim etik," ucapnya.
Ketua Harian BKPP ini juga menginstruksikan kepada para saksi untuk menjaga surat suara karena salah satu titik rawan munculnya kecurangan ada di TPS. Dengan demikian, titik rawan terjadinya kecurangan dapat diatasi. "Kita tahu ada beberapa proses kegiatan di TPS mulai dari pemungutan hingga penghitungan kertas suara," ucapnya.
Agar pelaksanaan pemilu berjalan damai, dia mengimbau kepada seluruh caleg dan seluruh partai peserta pemilu tidak melakukan serangan fajar. "Saya minta kepada para caleg untuk kerja bersih dan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan jual beli suara," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Media Center BKPP Erwin Aksa mengatakan, untuk mengawal jalannya pemungutan suara, Golkar telah menyiapkan 570.000 saksi yang akan memonitor dan memberikan informasi bila dianggap penting terkait pelaksanaan pemilu. Termasuk juga pengadaan call center sehingga kecurangan bisa segera diatasi. "Jika terjadi kecurangan selanjutnya menyiapkan tim advokasi," tandasnya.
"Kami menyiapkan advokasi kepada caleg-caleg kalau nanti ada masalah di lapangan," ujar Ketua Umum Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) Sharif Cicip Sutarjo, di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa 8 April kemarin.
Selain tim advokasi, pihaknya juga menyiapkan saksi-saksi untuk seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia untuk menganstisipasi terjadinya kecurangan. Rinciannya, satu saksi dari DPP Golkar dan relawan para caleg baik DPR RI maupun DPD tingkat 1 dan 2.
"Sehingga total saksi ada 2-4 orang baik di dalam maupun di luar bilik suara. Saksi akan menyaksikan dengan baik proses pemungutan hingga penghitungan termasuk mendapatkan form C1," ujarnya.
Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim advokasi di setiap tingkatan untuk menangani masalah yang muncul pada saat pemilu. "Kita punya aturan dan berjalan mengikuti masalah yang ada. Kita bentuk di semua tingkatan. Ini tentu bilamana ada masalah antar caleg," jelasnya.
Sedangkan tim kode etik, kata dia, akan mencermati bilamana internal partai seperti sesama caleg Golkar ada masalah. "Kalau eksternal akan dihadapi oleh tim advokasi. Kalau internal sesama caleg diselesaikan oleh tim etik," ucapnya.
Ketua Harian BKPP ini juga menginstruksikan kepada para saksi untuk menjaga surat suara karena salah satu titik rawan munculnya kecurangan ada di TPS. Dengan demikian, titik rawan terjadinya kecurangan dapat diatasi. "Kita tahu ada beberapa proses kegiatan di TPS mulai dari pemungutan hingga penghitungan kertas suara," ucapnya.
Agar pelaksanaan pemilu berjalan damai, dia mengimbau kepada seluruh caleg dan seluruh partai peserta pemilu tidak melakukan serangan fajar. "Saya minta kepada para caleg untuk kerja bersih dan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan jual beli suara," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Media Center BKPP Erwin Aksa mengatakan, untuk mengawal jalannya pemungutan suara, Golkar telah menyiapkan 570.000 saksi yang akan memonitor dan memberikan informasi bila dianggap penting terkait pelaksanaan pemilu. Termasuk juga pengadaan call center sehingga kecurangan bisa segera diatasi. "Jika terjadi kecurangan selanjutnya menyiapkan tim advokasi," tandasnya.
(hyk)
Explore More