PDIP wanti-wanti KPU amankan IT pemilu
Selasa, 08 April 2014 - 10:37 WIB
PDIP wanti-wanti KPU amankan IT pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Selain surat suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta juga menjamin keamanan sistem teknologi informasi (IT) yang akan digunakan pada Pemilu 2014.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo. "Mengimbau KPU untuk menjamin keamanaan dari sistem teknologi informasi yang digunakan selama proses perhitungan suara," kata Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (8/4/2014).
Kata Tjahjo, langkah ini penting untuk memastikan setiap suara yang telah diberikan masyarakat bisa tetap terjaga tanpa adanya perubahan.
"Tidak hilang begitu saja dan bisa dimanipulasi untuk kepentingan peningkatan suara satu kekuatan politik tertentu," jelasnya.
Sebelumnya, Tjahjo juga mengimbau KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa menjamin hak pilih setiap warga negara. "Hal ini penting ditegaskan karena di beberapa daerah muncul kekhawatiran terhadap ketidaksiapan penyelenggara pemilu untuk memberikan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi," kata dia.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo. "Mengimbau KPU untuk menjamin keamanaan dari sistem teknologi informasi yang digunakan selama proses perhitungan suara," kata Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (8/4/2014).
Kata Tjahjo, langkah ini penting untuk memastikan setiap suara yang telah diberikan masyarakat bisa tetap terjaga tanpa adanya perubahan.
"Tidak hilang begitu saja dan bisa dimanipulasi untuk kepentingan peningkatan suara satu kekuatan politik tertentu," jelasnya.
Sebelumnya, Tjahjo juga mengimbau KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa menjamin hak pilih setiap warga negara. "Hal ini penting ditegaskan karena di beberapa daerah muncul kekhawatiran terhadap ketidaksiapan penyelenggara pemilu untuk memberikan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi," kata dia.
(kri)
