Bawaslu diminta konsisten soal pemanggilan SBY
Senin, 07 April 2014 - 14:30 WIB
Bawaslu diminta konsisten soal pemanggilan SBY
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Golkar, Bambang Soesatyo meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap memanggil Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Bawaslu harus adil dan harus ada kemauan kuat mendapatkan klarifikasi langsung dari presiden yang merangkap sebagai ketua umum partai dan Menteri Sekretaris Negara, terkait dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Partai Demokrat oleh SBY," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam pesan singkat kepada wartawan, Senin (7/4/2014).
Menurut dia, klarifikasi yang dilakukan DPP Partai Demokrat mengenai persoalan ini tak relevan. Karena dinilai tidak kapabel menjelaskan masalah itu, khususnya menyangkut daftar fasilitas negara yang melekat pada presiden.
"Apalagi dengan embel-embel penekanan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan SBY, sehingga Partai Demokrat merasa tidak perlu adanya pemanggilan oleh Bawaslu. Seharusnya, yang memvonis ada-tidaknya pelanggaran adalah Bawaslu, bukan Partai Demokrat sendiri," ujarnya.
Karena itu, Bamsoet pun berharap Bawaslu berani meminta kesediaan kepala negara untuk segera mengklarifikasi masalah dugaan penggunaan fasilitas negara oleh SBY saat kampanye di Lampung beberapa waktu lalu.
"Konsistensi Bawaslu dalam kasus ini amat diperlukan untuk mencegah tumbuhnya kesan tebang pilih dalam menegakan etika kampanye partai politik. Sedangkan Klarifikasi dari DPP Partai Demokrat hendaknya dijadikan pelengkap saja," tuntasnya.
"Bawaslu harus adil dan harus ada kemauan kuat mendapatkan klarifikasi langsung dari presiden yang merangkap sebagai ketua umum partai dan Menteri Sekretaris Negara, terkait dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Partai Demokrat oleh SBY," kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam pesan singkat kepada wartawan, Senin (7/4/2014).
Menurut dia, klarifikasi yang dilakukan DPP Partai Demokrat mengenai persoalan ini tak relevan. Karena dinilai tidak kapabel menjelaskan masalah itu, khususnya menyangkut daftar fasilitas negara yang melekat pada presiden.
"Apalagi dengan embel-embel penekanan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan SBY, sehingga Partai Demokrat merasa tidak perlu adanya pemanggilan oleh Bawaslu. Seharusnya, yang memvonis ada-tidaknya pelanggaran adalah Bawaslu, bukan Partai Demokrat sendiri," ujarnya.
Karena itu, Bamsoet pun berharap Bawaslu berani meminta kesediaan kepala negara untuk segera mengklarifikasi masalah dugaan penggunaan fasilitas negara oleh SBY saat kampanye di Lampung beberapa waktu lalu.
"Konsistensi Bawaslu dalam kasus ini amat diperlukan untuk mencegah tumbuhnya kesan tebang pilih dalam menegakan etika kampanye partai politik. Sedangkan Klarifikasi dari DPP Partai Demokrat hendaknya dijadikan pelengkap saja," tuntasnya.
(kri)
