Polda Jabar keluarkan 7.000 surat tilang selama kampanye
Minggu, 06 April 2014 - 13:57 WIB
Polda Jabar keluarkan 7.000 surat tilang selama kampanye
A
A
A
Sindonews.com - Selama masa kampanye, Polda Jawa Barat (Jabar) sudah mengeluarkan lebih dari 7.000 surat tilang bagi para peserta kampanye di Jabar.
Itu dilakukan, karena mereka melanggar aturan lalu lintas. Dari 7.000 lebih surat tilang yang dikeluarkan, lebih banyak dialamatkan kepada pengguna sepeda motor.
"Banyak peserta kampanye yang tidak memakai helm dan bonceng tiga saat kampanye," kata KBO Biro Ops Polda Jawa Barat, AKBP Hamsyin kepada wartawan, Minggu (6/4/2014).
Selain itu, polisi juga mengeluarkan surat tilang untuk kendaraan roda empat. Misalnya diberikan kepada pengendara yang menggunakaan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut peserta kampanye.
Sementara selain menilang, ada juga pengendara yang hanya ditegur saat melanggar aturan lalu lintas. Misalnya yang tadinya sepeda motor ditumpangi tiga orang, diharuskan hanya dua orang saja yang menaikinya.
Terkait tilang itu, polisi pun memberi catatan atau laporan kepada masing-masing partai politik (parpol). Itu agar jadi introspeksi bagi para pengurus parpol. "Kami menegur dan memberikan surat kepada parpol," ungkap Hamsyin.
Itu dilakukan, karena mereka melanggar aturan lalu lintas. Dari 7.000 lebih surat tilang yang dikeluarkan, lebih banyak dialamatkan kepada pengguna sepeda motor.
"Banyak peserta kampanye yang tidak memakai helm dan bonceng tiga saat kampanye," kata KBO Biro Ops Polda Jawa Barat, AKBP Hamsyin kepada wartawan, Minggu (6/4/2014).
Selain itu, polisi juga mengeluarkan surat tilang untuk kendaraan roda empat. Misalnya diberikan kepada pengendara yang menggunakaan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut peserta kampanye.
Sementara selain menilang, ada juga pengendara yang hanya ditegur saat melanggar aturan lalu lintas. Misalnya yang tadinya sepeda motor ditumpangi tiga orang, diharuskan hanya dua orang saja yang menaikinya.
Terkait tilang itu, polisi pun memberi catatan atau laporan kepada masing-masing partai politik (parpol). Itu agar jadi introspeksi bagi para pengurus parpol. "Kami menegur dan memberikan surat kepada parpol," ungkap Hamsyin.
(maf)
