Tambah pengawalan, sebaiknya Jokowi gunakan Satpol PP

Jum'at, 04 April 2014 - 07:29 WIB
Tambah pengawalan, sebaiknya...
Tambah pengawalan, sebaiknya Jokowi gunakan Satpol PP
A A A
Sindonews.com - Pengawalan ketat yang diberikan pihak kepolisian kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), yang maju sebagai calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dinilai berlebihan.

Hal itu dikatakan pengamat politik dari Pusat Kajian dan kebijakan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid.

"Jangan menggunakan lembaga negara, yang namanya polisi ini kan fasilitas negara. Harusnya tidak digunakan dan ini (penambahan keamanan) terlalu berlebihan," kata Husin saat dihubungi Sindonews, Kamis 3 April 2014.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan penambahan pengamanan sebenarnya belum perlu. Apalagi penambahan pengamanan ini menggunakan fasilitas negara. "Enggak perlu pengamanan, apalagi menggunakan kepolisian," ucapnya.

Menurutnya, Jokowi saat ini kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maka jika dia ingin menambah pengamanan, yang paling dimungkinkan itu dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Kalau Satpol PP boleh, karena status dia masih Gubernur DKI. Bawaslu juga harus menyikapinya ini," pungkasnya.
(maf)
Berita Terkait
Jadwal dan Panggung...
Jadwal dan Panggung Debat Capres dan Cawapres 2024
Digelar 5 Kali, Berikut...
Digelar 5 Kali, Berikut Jadwal Debat Capres dan Cawapres 2024
Haedar Nashir: Debat...
Haedar Nashir: Debat Capres-Cawapres Jangan seperti Cerdas Cermat
Soal Debat Capres-Cawapres,...
Soal Debat Capres-Cawapres, Wapres: Capres Sendiri, Cawapres Sendiri
Debat Capres-Cawapres...
Debat Capres-Cawapres dan Capaian RPJMN Kesehatan
MK Tolak Gugatan Batas...
MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres 35 Tahun
Berita Terkini
Roy Suryo Bandingkan...
Roy Suryo Bandingkan Lamanya Penanganan Kasus Ijazah Jokowi dengan Jessica dan Ferdy Sambo
DKPP Pecat Ketua Bawaslu...
DKPP Pecat Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw karena Terbukti Masih Berstatus ASN
KPK Ungkap Tahapan yang...
KPK Ungkap Tahapan yang Harus Dilalui untuk Ekstradisi Tersangka E-KTP Paulus Tannos
Terima Kunjungan Sekjen...
Terima Kunjungan Sekjen ICAPP, PKB Perkuat Jembatan Diplomasi Politik dengan Korsel
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Prediksi Ada Reshuffle,...
Prediksi Ada Reshuffle, Pengamat: Prabowo Butuh Menteri Eksekutor dan Komunikator Ulung
Infografis
Profil Prof Soenardi...
Profil Prof Soenardi Prawirohatmodjo, Namanya Ada di Ijazah Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved