TNI bantu KPU urus logistik Pemilu 2014
Kamis, 03 April 2014 - 17:15 WIB
TNI bantu KPU urus logistik Pemilu 2014
A
A
A
Sindonews.com - Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kerja sama dalam hal logistik Pemilu 2014.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, kerja sama tersebut berlaku dengan jangka waktu satu tahun terhitung sejak dimulai penandatanganan MoU ini. Karena itu, pihaknya menyambut baik MoU ini, sehingga berbagai kendala dapat diatasi sedini mungkin dan tepat waktu.
"Saya minta dikalkulasi sebaik-baiknya, khususnya faktor yang menyebabkan distribusi terganggu. Waktu, cuaca, situasi, supaya menjadi perhatian serius, kami menjalankan dengan baik. Saya tidak menginginkan masyarakat kecewa atas apa yang kami lakukan," ujar Moeldoko di Ruang Sidang Utama KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (3/4/2014).
Dilanjutkan Moeldoko, kegiatan ini didukung oleh pemerintah dengan anggaran sebesar Rp100 miliar Rp120 juta. Sebelumnya TNI sudah mengajukan sekitar Rp300 miliar.
"Anggaran untuk pengerahan kekuatan yang selalu kita ajukan. Kita standby kan, tapi juga ada juga kegiatan yang bersifat intelijen, preventif aktif nanti kita pikirkan. Tapi tidak diberikan blok, akan dihitung disesuaikan kebutuhan," pungkasnya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, kerja sama tersebut berlaku dengan jangka waktu satu tahun terhitung sejak dimulai penandatanganan MoU ini. Karena itu, pihaknya menyambut baik MoU ini, sehingga berbagai kendala dapat diatasi sedini mungkin dan tepat waktu.
"Saya minta dikalkulasi sebaik-baiknya, khususnya faktor yang menyebabkan distribusi terganggu. Waktu, cuaca, situasi, supaya menjadi perhatian serius, kami menjalankan dengan baik. Saya tidak menginginkan masyarakat kecewa atas apa yang kami lakukan," ujar Moeldoko di Ruang Sidang Utama KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (3/4/2014).
Dilanjutkan Moeldoko, kegiatan ini didukung oleh pemerintah dengan anggaran sebesar Rp100 miliar Rp120 juta. Sebelumnya TNI sudah mengajukan sekitar Rp300 miliar.
"Anggaran untuk pengerahan kekuatan yang selalu kita ajukan. Kita standby kan, tapi juga ada juga kegiatan yang bersifat intelijen, preventif aktif nanti kita pikirkan. Tapi tidak diberikan blok, akan dihitung disesuaikan kebutuhan," pungkasnya.
(kri)
