DPRD DKI pertanyakan alasan penambahan pengawalan Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Igo Ilham menilai pengawalan ketat yang diberikan kepada oleh kepolisian kepada Gubernur DKi Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang maju sebagai calon presiden (capres) PDIP dinilai tak relevan.
Ia beralasan, sebab Jokowi belum menjadi capres resmi yang sudah dilaporkan oleh partainya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, perlu dipertanyakan mengapa Jokowi mendapat perlakuan istimewa tersebut
"Setelah Pileg, jika misalnya partai yang diusungnya mendapat lebih dari 20 persen, maka kemudian dilaporkan KPU sebagai capres ya sah-sah saja. Namun, jika sebaliknya maka seharusnya ada pengawasan terkait penambahan pengamanan ini," ujarnya saat dihubungi oleh Sindonews, Kamis (3/4/2014).
Igo menambahkan, jika memang ada penambahan pengamanan seperti itu sebelum didaftarkan ke KPU maka bisa menimbulkan kecurigaan capres lainnya yang tak menerima perlakuan yang sama.
"Kalau ada 1.000 calon yang announce ke media jadi capres tanpa lapor KPU, personel kepolisian pun enggak bakal cukup buat mengamankan calon ini semua," ujarnya.
Ia beralasan, sebab Jokowi belum menjadi capres resmi yang sudah dilaporkan oleh partainya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, perlu dipertanyakan mengapa Jokowi mendapat perlakuan istimewa tersebut
"Setelah Pileg, jika misalnya partai yang diusungnya mendapat lebih dari 20 persen, maka kemudian dilaporkan KPU sebagai capres ya sah-sah saja. Namun, jika sebaliknya maka seharusnya ada pengawasan terkait penambahan pengamanan ini," ujarnya saat dihubungi oleh Sindonews, Kamis (3/4/2014).
Igo menambahkan, jika memang ada penambahan pengamanan seperti itu sebelum didaftarkan ke KPU maka bisa menimbulkan kecurigaan capres lainnya yang tak menerima perlakuan yang sama.
"Kalau ada 1.000 calon yang announce ke media jadi capres tanpa lapor KPU, personel kepolisian pun enggak bakal cukup buat mengamankan calon ini semua," ujarnya.
(kri)