Menkes tak setuju sentralisasi dana bansos
Menkes tak setuju sentralisasi dana bansos
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan, tidak sepakat dengan sentralisasi penyaluran dana bantuan sosial (bansos), yang rencananya hanya akan di Kementerian Sosial (Kemensos)
Menurut dia, sentralisasi tersebut justru akan membuat bansos tidak tersalurkan dengan baik. Pasalnya, Kemensos akan keteteran dengan semua banyaknya program bansos yang dihandle.
"Ya enggak mungkinlah. Bagaimana mungkin, misalnya PBI (penerima bantuan iuran) untuk BPJS Kesehatan, bencana alam masa menteri sosial yang ngurusin," kata Nafsiah saat ditemuai wartawan, Selasa 1 April 2014
"Itu kan enggak mungkin. Begitu juga pendidikan, untuk dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), bantuan siswa miskin enggak mungkinlah. Bisa keok dia nanti," imbuhnya.
Menkes menilai wajar, mengenai peningkatan dana bansos tahun 2014 ini. Kenaikan tersebut muncul dari adanya dana pemilu yang menjadi tanggungan pemerintah pusat dan daerah.
Tak hanya itu, adanya tambahan program baru seperti PBI di BPJS Kesehatan juga ikut berpartisipasi dalam kenaikan tersebut. Meski dikatakan rawan terjadi penyelewengan. Tentunya hal itu sulit terjadi, sebab telah dilakukan pengawasan yang cukup ketat. "Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga sudah menjelaskan. Dengan aturan-aturan yang ada, akan sulit sekali terjadi penyelewengan tersebut," tegasnya.
Menurut dia, sentralisasi tersebut justru akan membuat bansos tidak tersalurkan dengan baik. Pasalnya, Kemensos akan keteteran dengan semua banyaknya program bansos yang dihandle.
"Ya enggak mungkinlah. Bagaimana mungkin, misalnya PBI (penerima bantuan iuran) untuk BPJS Kesehatan, bencana alam masa menteri sosial yang ngurusin," kata Nafsiah saat ditemuai wartawan, Selasa 1 April 2014
"Itu kan enggak mungkin. Begitu juga pendidikan, untuk dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), bantuan siswa miskin enggak mungkinlah. Bisa keok dia nanti," imbuhnya.
Menkes menilai wajar, mengenai peningkatan dana bansos tahun 2014 ini. Kenaikan tersebut muncul dari adanya dana pemilu yang menjadi tanggungan pemerintah pusat dan daerah.
Tak hanya itu, adanya tambahan program baru seperti PBI di BPJS Kesehatan juga ikut berpartisipasi dalam kenaikan tersebut. Meski dikatakan rawan terjadi penyelewengan. Tentunya hal itu sulit terjadi, sebab telah dilakukan pengawasan yang cukup ketat. "Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga sudah menjelaskan. Dengan aturan-aturan yang ada, akan sulit sekali terjadi penyelewengan tersebut," tegasnya.
(maf)
Explore More