KPK cemas dana bansos jadi modal kampanye

Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai khawatir dana bantual sosial (bansos) yang dicairkan menjelang pemilihan umum (pemilu) untuk kepentingan politik.

KPK menekankan pencairan Bansos harus sesuai dengan kriteria. "KPK sangat merasa khawatir pecairan bansos ini bersamaan dengan proses pemilu. Mengapa khawatir karana terindikasi abuse of power," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (1/4/2014).

Busyro mengatakan, dugaan itu masih perlu dibuktikan. Pencairan bansos menjelang pemiulkada itu mengindikasikan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dari kepala daerah terutama incumbent.

Busyro mengatakan, KPK belum menemukan data mengenai detil pencarian bansos diberbagai daerah. Kehawatiran KPK sangat beralasan sehingga mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"KPK tidak peroleh data apakah ada incumcbent itu mempunyai kebijakan yang diketahui masyarakat luas bahwa dana bansos itu jumlahnya sekian, digunakan untuk sekian kebutuhan rakyat, pencairannya jelas waktunya, itu kami tidak temukan data padahal ini penting," tukasnya.