Ingkar janji, Jokowi berutang maaf ke masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Calon presiden (Capres) PDIP Joko Widodo (Jokowi) diingatkan untuk tak bereaksi dengan berlebihan menanggapi munculnya iklan anonim yang isinya menagih janjinya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun di ibu kota.
Menurut Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, Jokowi seharusnya makin terbuka mata hatinya dengan adanya iklan dengan slogan 'Kutagih janjimu' itu. Dengan meminta maaf kepada masyarakat karena telah mengingkari janjinya.
"Seharusnya Jokowi justru meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika pernah mengucapkan janji sebelumnya. Dengan jujur mengakui ingin memikul tugas lebih, untuk membawa bangsa ini lebih baik dengan menerima mandat untuk menjadi capres," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (1/4/2014).
Bukan justru sebaliknya bersikap reaktif terhadap media massa yang menayangkan iklan yang mengkritisi dirinya. Terlebih, saat isi dari iklan tersebut memiliki data yang jelas-jelas bersumber pada fakta di lapangan.
"Kalau pun tidak berhasil diwujudkan karena berbagai kepentingan ya katakan saja, dengan meminta maaf secara terbuka kepada publik. Bilang aja, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan tugas ini, karena saya harus memikul tugas yang lebih besar lagi untuk bangsa Indonesia," jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, Jokowi tidak perlu bersikap defensif. Agar Jokowi tak dianggap cuma berwacana seperti politikus-politikus kebanyakan.
"Banyak orang suka Jokowi karena menganggap dia negarawan. Negarawan kan defenisinya apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Nah, kalau itu yang diucapkan tidak dilakukan, apa bedanya Jokowi dengan politikus lain kita di Indonesia. Jadinya cuma jualan omong kosong aja,".
"Saya sarankan Jokowi bentuk tim penasihat. Biar enggak blunder dalam menyampaikan pendapat. Berbicara iklan, kalau ada yang disampaikan tidak sesuai fakta, itu yang harus dikritisasi oleh Jokowi. Berbicara ke publik bahwa tidak benar dia pernah mengucapkan itu. Bukan langsung menempuh jalur hukum," pungkasnya.
Seperti diketahui, muncul iklan anonim di televisi soal Jokowi. Iklan itu berisi beragam persoalan yang masih melilit Jakarta mulai banjir, macet, ketidaklayakan kondisi bus Transjakarta yang berkarat, korupsi dan persoalan lainnya.
Menjelang akhir iklan tersebut menampilkan sosok Jokowi yang akan tetap mengabdi di ibu kota selama lima tahun. Iklan ini pun ditutup dengan kalimat, 'Kutagih Janjimu'.
Saat kampanye di Cianjur beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku akan mendiskusikan dengan partainya apakah perlu mengajukan gugatan atau tidak soal iklan tersebut lantaran ia merasa dirugikan karena iklan itu.
"Sedang didiskusikan. Nanti kemungkinan Senin akan ada keputusannya. Pertama, itu negative campaign. Kedua, iklan itu menggunakan wajah saya tanpa izin," kata Jokowi.
Menurut Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, Jokowi seharusnya makin terbuka mata hatinya dengan adanya iklan dengan slogan 'Kutagih janjimu' itu. Dengan meminta maaf kepada masyarakat karena telah mengingkari janjinya.
"Seharusnya Jokowi justru meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika pernah mengucapkan janji sebelumnya. Dengan jujur mengakui ingin memikul tugas lebih, untuk membawa bangsa ini lebih baik dengan menerima mandat untuk menjadi capres," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (1/4/2014).
Bukan justru sebaliknya bersikap reaktif terhadap media massa yang menayangkan iklan yang mengkritisi dirinya. Terlebih, saat isi dari iklan tersebut memiliki data yang jelas-jelas bersumber pada fakta di lapangan.
"Kalau pun tidak berhasil diwujudkan karena berbagai kepentingan ya katakan saja, dengan meminta maaf secara terbuka kepada publik. Bilang aja, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan tugas ini, karena saya harus memikul tugas yang lebih besar lagi untuk bangsa Indonesia," jelasnya.
Sehingga, lanjutnya, Jokowi tidak perlu bersikap defensif. Agar Jokowi tak dianggap cuma berwacana seperti politikus-politikus kebanyakan.
"Banyak orang suka Jokowi karena menganggap dia negarawan. Negarawan kan defenisinya apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Nah, kalau itu yang diucapkan tidak dilakukan, apa bedanya Jokowi dengan politikus lain kita di Indonesia. Jadinya cuma jualan omong kosong aja,".
"Saya sarankan Jokowi bentuk tim penasihat. Biar enggak blunder dalam menyampaikan pendapat. Berbicara iklan, kalau ada yang disampaikan tidak sesuai fakta, itu yang harus dikritisasi oleh Jokowi. Berbicara ke publik bahwa tidak benar dia pernah mengucapkan itu. Bukan langsung menempuh jalur hukum," pungkasnya.
Seperti diketahui, muncul iklan anonim di televisi soal Jokowi. Iklan itu berisi beragam persoalan yang masih melilit Jakarta mulai banjir, macet, ketidaklayakan kondisi bus Transjakarta yang berkarat, korupsi dan persoalan lainnya.
Menjelang akhir iklan tersebut menampilkan sosok Jokowi yang akan tetap mengabdi di ibu kota selama lima tahun. Iklan ini pun ditutup dengan kalimat, 'Kutagih Janjimu'.
Saat kampanye di Cianjur beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku akan mendiskusikan dengan partainya apakah perlu mengajukan gugatan atau tidak soal iklan tersebut lantaran ia merasa dirugikan karena iklan itu.
"Sedang didiskusikan. Nanti kemungkinan Senin akan ada keputusannya. Pertama, itu negative campaign. Kedua, iklan itu menggunakan wajah saya tanpa izin," kata Jokowi.
(kri)