Reaktif, Jokowi tak jauh beda dengan SBY
Reaktif, Jokowi tak jauh beda dengan SBY
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengurungkan niatnya menggugat media massa yang menayangkan iklan dengan slogan 'Kutagih janjimu'. Sebab, jika hal itu dilakukan elektabilitas calon presiden (Capres) PDIP dinilai sedang dipertaruhkan.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing memprediksi, elektabilitas Jokowi akan merosot tajam jika dirinya merealisasikan tuntutannya terkait iklan yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi swasta tersebut.
"Langkah hukum yang diambil saya kira akan menyerang balik dan salah alamat. Andaikan itu dia lakukan itu bisa menjadi blunder menurunkan citra Jokowi. Saya minta Jokowi untuk mengurungkan niatnya," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (1/4/2014).
Menurutnya, sebagai calon simbol kepala negara seharusnya Jokowi memberikan pelajaran politik bukan malah bersikap reaktif. Jika langkah hukum dilakukan, lanjutnya, tidak ada bedanya Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membentuk tim kuasa hukum dan melayangkan sejumlah somasi.
"Justru SBY tak menuai hasil baik, dia mendapat kritik. Jangan sampai terjadi pada Jokowi yang dialami SBY kemarin. Sebagai calon pemimpin negara, berpikirnya pada level visi-misi, berbicara pada moral, keselamatan bangsa. Jangan lagi levelnya sedikit-sedikit tuntut-menuntut," tandasnya.
Seperti diketahui, muncul iklan anonim di televisi soal Jokowi. Iklan itu berisi beragam persoalan yang masih melilit Jakarta mulai banjir, macet, ketidaklayakan kondisi bus Transjakarta yang berkarat, korupsi dan persoalan lainnya.
Menjelang akhir iklan tersebut menampilkan sosok Jokowi yang akan tetap mengabdi di ibu kota selama lima tahun. Iklan ini pun ditutup dengan kalimat, 'Kutagih Janjimu'.
Saat kampanye di Cianjur beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku akan mendiskusikan dengan partainya apakah perlu mengajukan gugatan atau tidak soal iklan tersebut lantaran ia merasa dirugikan karena iklan itu.
"Sedang didiskusikan. Nanti kemungkinan Senin akan ada keputusannya. Pertama, itu negative campaign. Kedua, iklan itu menggunakan wajah saya tanpa izin," kata Jokowi.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing memprediksi, elektabilitas Jokowi akan merosot tajam jika dirinya merealisasikan tuntutannya terkait iklan yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi swasta tersebut.
"Langkah hukum yang diambil saya kira akan menyerang balik dan salah alamat. Andaikan itu dia lakukan itu bisa menjadi blunder menurunkan citra Jokowi. Saya minta Jokowi untuk mengurungkan niatnya," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (1/4/2014).
Menurutnya, sebagai calon simbol kepala negara seharusnya Jokowi memberikan pelajaran politik bukan malah bersikap reaktif. Jika langkah hukum dilakukan, lanjutnya, tidak ada bedanya Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membentuk tim kuasa hukum dan melayangkan sejumlah somasi.
"Justru SBY tak menuai hasil baik, dia mendapat kritik. Jangan sampai terjadi pada Jokowi yang dialami SBY kemarin. Sebagai calon pemimpin negara, berpikirnya pada level visi-misi, berbicara pada moral, keselamatan bangsa. Jangan lagi levelnya sedikit-sedikit tuntut-menuntut," tandasnya.
Seperti diketahui, muncul iklan anonim di televisi soal Jokowi. Iklan itu berisi beragam persoalan yang masih melilit Jakarta mulai banjir, macet, ketidaklayakan kondisi bus Transjakarta yang berkarat, korupsi dan persoalan lainnya.
Menjelang akhir iklan tersebut menampilkan sosok Jokowi yang akan tetap mengabdi di ibu kota selama lima tahun. Iklan ini pun ditutup dengan kalimat, 'Kutagih Janjimu'.
Saat kampanye di Cianjur beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku akan mendiskusikan dengan partainya apakah perlu mengajukan gugatan atau tidak soal iklan tersebut lantaran ia merasa dirugikan karena iklan itu.
"Sedang didiskusikan. Nanti kemungkinan Senin akan ada keputusannya. Pertama, itu negative campaign. Kedua, iklan itu menggunakan wajah saya tanpa izin," kata Jokowi.
(kri)
Explore More