Jelang coblos sampai rekapitulasi kecurangan makin masif
Selasa, 01 April 2014 - 05:39 WIB
Jelang coblos sampai rekapitulasi kecurangan makin masif
A
A
A
Sindonews.com - Kecurangan pemilu akan semakin masif menjelang pemungutan suara hingga rekapitulasi suara. Pasalnya setiap proses tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperbesar perolehan suaranya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, menjelang pemilu terutama di pagi hari atau malam sebelumnya perlu diantisipasi politik uang. Hal ini dikarenakan politik uang dalam bentuk serangan fajar biasanya masif dilakukan oleh para calon legislator (caleg) demi memperoleh dukungan.
Selain itu, proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) juga tetap memiliki kerentanan kecurangan. Meskipun diketahui proses penghitungan dilakukan secara transparan dan terbuka. Apalagi setiap parpol juga memiliki saksi namun tidak berarti kecurangan akan hilang begitu saja.
“Lalu, lebih rawan lagi adalah pergerakan kotak suara dari TPS ke PPS. Yang perlu diwaspadai adalah daerah-daerah terpencil dan pedalaman serta kondisi geografisnya sulit,” ungkapnya kepada KORAN SINDO, kemarin.
Kemudian proses rekapitulasi suara juga dinilai rawan terjadi kecurangan. Itu disebabkan proses rekapitulasi hanya dihadiri oleh orang-orang yang berkepentingan. “Rekapitulasi PPS-PPK ini tidak terlalu banyak orang. Apalagi pengalaman sebelumnya kecurangan pada tahapan ini masih dapat dilakukan tentu berpotensi,” katanya.
Kecurangan rekapitulasi suara sangat bergantung pada komitmen dari peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Menurut Titi jika salah satu dari kedua pihak tersebut tidak memiliki komitmen pemilu yang jujur dan adil (jurdil), maka dapat dipastikan akan terjadi manipulasi suara.
“Kalau tidak kuat kontrol KPU dan pesrta serta masyarakat maka akan masuk angin. Jadi baik peserta maupun menyelenggara jangan saling menggoda,” tuturnya.
Meskipun demikian proses rekapitulasi akan lebih baik jika dibandingkan pemilu sebelumnya. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim petugas KPPS proses rekruitmennya lebih baik. Selain itu juga kembalinya sistem coblos akan lebih memudahkan rekapitulasi.
Titi meminta masyarakat ikut aktif mengawasi. Tidak saja pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, melainkan juga harus ada elemen-elemen masyarakat yang turut ambil bagian dalam proses rekapitulasi. Tentunya pengawas pemilu harus bekerja secara maksimal agar dapat mengatisipasi kecurangan.
“Peserta pemilu harus bersaing secara kompetitif. Saling mengawasi satu sama lain. Mengawasi penghitungan, pergerakan kotak suara, dan rekapitulasi. Mereka kan sudah belajar dari pemilu sebelumnya,” ungkapnya.
Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU harus memiliki control internal. KPU harus tegas dan tidak boleh main-main untuk mengawasi jajaran di bawahnya. Kemudian peranan media juga dinilai efektif dalam pengawasan pemilu.
“Intensif memberitakan soal pemilu jujur, upaya pemungutan dan rekap berjalan dengan benar. Ini akan menjadi efek jera dari peserta pemilu karena mereka tidak akan mau diberitakan secara buruk,” katanya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, menjelang pemilu terutama di pagi hari atau malam sebelumnya perlu diantisipasi politik uang. Hal ini dikarenakan politik uang dalam bentuk serangan fajar biasanya masif dilakukan oleh para calon legislator (caleg) demi memperoleh dukungan.
Selain itu, proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) juga tetap memiliki kerentanan kecurangan. Meskipun diketahui proses penghitungan dilakukan secara transparan dan terbuka. Apalagi setiap parpol juga memiliki saksi namun tidak berarti kecurangan akan hilang begitu saja.
“Lalu, lebih rawan lagi adalah pergerakan kotak suara dari TPS ke PPS. Yang perlu diwaspadai adalah daerah-daerah terpencil dan pedalaman serta kondisi geografisnya sulit,” ungkapnya kepada KORAN SINDO, kemarin.
Kemudian proses rekapitulasi suara juga dinilai rawan terjadi kecurangan. Itu disebabkan proses rekapitulasi hanya dihadiri oleh orang-orang yang berkepentingan. “Rekapitulasi PPS-PPK ini tidak terlalu banyak orang. Apalagi pengalaman sebelumnya kecurangan pada tahapan ini masih dapat dilakukan tentu berpotensi,” katanya.
Kecurangan rekapitulasi suara sangat bergantung pada komitmen dari peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Menurut Titi jika salah satu dari kedua pihak tersebut tidak memiliki komitmen pemilu yang jujur dan adil (jurdil), maka dapat dipastikan akan terjadi manipulasi suara.
“Kalau tidak kuat kontrol KPU dan pesrta serta masyarakat maka akan masuk angin. Jadi baik peserta maupun menyelenggara jangan saling menggoda,” tuturnya.
Meskipun demikian proses rekapitulasi akan lebih baik jika dibandingkan pemilu sebelumnya. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim petugas KPPS proses rekruitmennya lebih baik. Selain itu juga kembalinya sistem coblos akan lebih memudahkan rekapitulasi.
Titi meminta masyarakat ikut aktif mengawasi. Tidak saja pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, melainkan juga harus ada elemen-elemen masyarakat yang turut ambil bagian dalam proses rekapitulasi. Tentunya pengawas pemilu harus bekerja secara maksimal agar dapat mengatisipasi kecurangan.
“Peserta pemilu harus bersaing secara kompetitif. Saling mengawasi satu sama lain. Mengawasi penghitungan, pergerakan kotak suara, dan rekapitulasi. Mereka kan sudah belajar dari pemilu sebelumnya,” ungkapnya.
Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU harus memiliki control internal. KPU harus tegas dan tidak boleh main-main untuk mengawasi jajaran di bawahnya. Kemudian peranan media juga dinilai efektif dalam pengawasan pemilu.
“Intensif memberitakan soal pemilu jujur, upaya pemungutan dan rekap berjalan dengan benar. Ini akan menjadi efek jera dari peserta pemilu karena mereka tidak akan mau diberitakan secara buruk,” katanya.
(hyk)
