Politik uang ancam demokrasi
Senin, 31 Maret 2014 - 15:50 WIB
Politik uang ancam demokrasi
A
A
A
Sindonews.com - Politik uang dalam pemilihan Umum (pemilu) baik pemilu legislatif (pileg) atau pemilihan presiden (pilpres), harus menjadi perhatian penuh.
Hal itu dikatakan pengamat hukum dan politik Universitas Parahyangan (Unpar), Asep Warlan Yusuf. Menurutnya, masyarakat harus menghindari politik uang.
"Politik uang menjadi ancaman serius bagi nilai-nilai demokrasi," kata Asep Warlan saat dihubungi Sindonews, Senin (31/3/2014).
Dia mengingatkan, di balik politik uang ada ancaman yang lebih besar, jika masyarakat menerima uang dari calon anggota legislatif, maka sangat mungkin caleg itu berusaha mengembalikan modal yang dikeluarkan.
"Masyarakat belum terlalu rasional akibat konsekuensi politik, kalau didapat secara sah, akan mencari mengembalian modal," ucap Asep.
Partai politik harus mengontrol dan membuat aturan ketat supaya kadernya menghindari politik transaksional. Tak hanya itu, penyelenggara pemilu juga mempunyai tanggung jawab sama mengkampanyekan bahaya politik uang.
"Tugas partai politik, tugas penyelenggara juga termasuk pemerintah, jangan sampai ada politik uang, terima uangnya jangan pilih orangnya, itu kampanye menyesatkan," tukasnya.
Hal itu dikatakan pengamat hukum dan politik Universitas Parahyangan (Unpar), Asep Warlan Yusuf. Menurutnya, masyarakat harus menghindari politik uang.
"Politik uang menjadi ancaman serius bagi nilai-nilai demokrasi," kata Asep Warlan saat dihubungi Sindonews, Senin (31/3/2014).
Dia mengingatkan, di balik politik uang ada ancaman yang lebih besar, jika masyarakat menerima uang dari calon anggota legislatif, maka sangat mungkin caleg itu berusaha mengembalikan modal yang dikeluarkan.
"Masyarakat belum terlalu rasional akibat konsekuensi politik, kalau didapat secara sah, akan mencari mengembalian modal," ucap Asep.
Partai politik harus mengontrol dan membuat aturan ketat supaya kadernya menghindari politik transaksional. Tak hanya itu, penyelenggara pemilu juga mempunyai tanggung jawab sama mengkampanyekan bahaya politik uang.
"Tugas partai politik, tugas penyelenggara juga termasuk pemerintah, jangan sampai ada politik uang, terima uangnya jangan pilih orangnya, itu kampanye menyesatkan," tukasnya.
(maf)
