Dana bansos rawan disalahgunakan incumbent
Sabtu, 29 Maret 2014 - 21:56 WIB
Dana bansos rawan disalahgunakan incumbent
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan untuk membekukan dana bantuan sosial (bansos) hingga penyelenggaraan Pemilu 2014 usai. Pembekuan itu penting karena dana ini rawan diselewengkan untuk kepentingan pemilu.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan sepakat dengan pembekuan dana bansos. Pembekuan itu yang dilaksanakan menjelang pemilu. Tidak hanya pemilu legislatif atau pemilu presiden, tapi juga saat pemilukada. Dana bansos sebesar Rp 91,8 triliun sangat besar.
"Dana bansos bisa dikeluarkan jika ada kejadian seperti bencana alam, tapi biasanya sudah ada anggaran yang di-plot masing-masing kementerian," kata Ade dalam rilisnya, Sabtu (29/3/2014).
Dia pun mendukung pembekuan dana bansos. Sejak lama ICW meminta agar ada moratorium hibah dan bansos menjelang pemilu.
"Kami sangat setuju dengan usulan itu. Dana ini rawan dijadikan sebagai modal politik incumbent (pejabat yang ikut dalam kontestasi politik) dan kemudian didistribusikan ke daerah-daerah sesuai daerah pemilihan incumbent," ungkapnya.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan sepakat dengan pembekuan dana bansos. Pembekuan itu yang dilaksanakan menjelang pemilu. Tidak hanya pemilu legislatif atau pemilu presiden, tapi juga saat pemilukada. Dana bansos sebesar Rp 91,8 triliun sangat besar.
"Dana bansos bisa dikeluarkan jika ada kejadian seperti bencana alam, tapi biasanya sudah ada anggaran yang di-plot masing-masing kementerian," kata Ade dalam rilisnya, Sabtu (29/3/2014).
Dia pun mendukung pembekuan dana bansos. Sejak lama ICW meminta agar ada moratorium hibah dan bansos menjelang pemilu.
"Kami sangat setuju dengan usulan itu. Dana ini rawan dijadikan sebagai modal politik incumbent (pejabat yang ikut dalam kontestasi politik) dan kemudian didistribusikan ke daerah-daerah sesuai daerah pemilihan incumbent," ungkapnya.
(dam)
