Kementerian PDT latih relawan layanan kesehatan

Sindonews.com - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) melatih sukarelawan pedesaan sehat yang bertujuan mengawal layanan kesehatan masyarakat di kabupaten tertinggal, termasuk dalam mengakses sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.

"Sukarelawan dari kalangan perguruan tinggi nantinya akan memantau kegiatan masyarakat dalam mengakses layanan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) di daerah tertinggal," kata Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan Hanibal Hamidi di Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Hanibal mengatakan bahwa sukarelawan ini juga akan dilibatkan pada upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan program layanan kesehatan kepada masyarakat, seperti budaya sehat, layanan air bersih, dan sanitasi.

Kegiatan pembekalan dan pelatihan bagi sukarelawan ini dibuka Rabu 26 Maret lalu di Puncak, Bogor, Jawa Barat, dalam upaya mencapai prioritas layanan kesehatan masyarakat di 10 daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.

Sasaran 2014 mencakup indeks pembangunan manusia (IPM) 72,2, pertumbuhan ekonomi 7,1 persen, penduduk miskin 14,2 persen, dan pengangguran turun 2,2 persen, targetnya 50 kabupaten menjadi daerah tidak tertinggal.

Terdapat enam fokus prioritas, di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal, termasuk memantau kinerja puskesmas di daerah tertinggal.

Hanibal mengatakan, data menunjukkan layanan kesehatan Indonesia masih rendah, bahkan di bawah Vietnam. Kalau melihat data angka kematian ibu dan anak, peringkatnya masih di bawah, satu tingkat di atas Timor Leste pada urutan terbawah.

Pendampingan layanan kesehatan berkerja sama dengan Universitas Andalas untuk Sumatera, Universitas Airlangga untuk Jawa, Universitas Mataram untuk Nusa Tenggara Barat dan NTT, Universitas Tanjung Pura untuk Kalimantan, Universitas Hassanudin untuk Sulawesi, Universitas Pattimura untuk Maluku, dan Universitas Cendrawasih untuk Papua.

Sukarelawan yang terlibat sekitar 200 orang dari 84 kabupaten tertinggal serta program ini sudah memasuki tahun kedua, penempatannya tidak seragam berkisar 1-4 orang di setiap kabupaten tergantung kondisi geografis dan ekonomi.

Hanibal mengatakan, progam semacam ini tidak akan berhenti pada tahun 2014 karena sesuai dengan amanat konstitusi kendali persoalan kependudukan, termasuk layanan kesehatan, harus terus dilakukan, bahkan sesuai dengan komitmen politik telah dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah sampai dengan 2025.

Sukarelawan memiliki tugas mengawal kebijakan pemerintah daerah terkait dengan program perdesaan sehat, termasuk menjaga agar pelaksanaannya berjalan secara transparan, serta melaporkan secara berkala melalui media online http://www.perdesaansehat.or.id/ sehingga dapat diakses media cetak dan elektronik.

Adapun tugas sukarelawan, kata Hanibal, memantau program pemerintah pusat melalui kementerian terkait, program pemerintah kabupaten, layanan puskesmas, akses jalan, perbaikan gizi, ketahanan pangan, advokasi, dan supervisi. (dam)