Abraham Samad diingatkan tidak masuk pusaran politik
Rabu, 26 Maret 2014 - 11:51 WIB
Abraham Samad diingatkan tidak masuk pusaran politik
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, muncul dalam bursa calon wakil presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Nama Abraham digadang-gadang akan menjadi calon kuat pendamping Prabowo Subianto dalam pemilu presiden (pilpres) nanti.
Menurut politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) Taufik Basari, Abraham harus menolak tawaran-tawaran politik dari siapapun. Abraham harus steril dari kepentingan yang mungkin saja menarik KPK dalam kepentingan tertentu.
"Sepantasnya ketika sedang menjabat, tawaran-tawaran yang berindikasi secara politis dan mempengaruhi kinerja KPK harus ditolak. KPK harus zero tollerance, baik itu terkait dengan pemberian atau tawaran yang bersifat material dan nonmaterial," kata Taufik dalam rilisnya, Rabu (26/3/2014).
Taufik menyarankan KPK harus bisa mempertahankan kepercayaan publik. Jangan hanya gara-gara persoalan politik seperti ini, jadi mengorbankan kinerja bagus KPK dan kepercayaan publik selama ini. "Harganya sangat mahal sekali jika dikorbankan," tegas praktisi hukum ini.
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendry Satrio menuturkan seharusnya Abraham menolak walaupun tawaran menjadi cawapres. Kendati secara pribadi merasa siap sebagai individu. Setidaknya sampai jabatan di KPK selesai, atau Abraham harus memilih mundur dari KPK. "Saya harap Abraham tidak terperosok dalam pusaran politik dan seharusnya dia tetap netral," kata Hendry.
Menurut politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) Taufik Basari, Abraham harus menolak tawaran-tawaran politik dari siapapun. Abraham harus steril dari kepentingan yang mungkin saja menarik KPK dalam kepentingan tertentu.
"Sepantasnya ketika sedang menjabat, tawaran-tawaran yang berindikasi secara politis dan mempengaruhi kinerja KPK harus ditolak. KPK harus zero tollerance, baik itu terkait dengan pemberian atau tawaran yang bersifat material dan nonmaterial," kata Taufik dalam rilisnya, Rabu (26/3/2014).
Taufik menyarankan KPK harus bisa mempertahankan kepercayaan publik. Jangan hanya gara-gara persoalan politik seperti ini, jadi mengorbankan kinerja bagus KPK dan kepercayaan publik selama ini. "Harganya sangat mahal sekali jika dikorbankan," tegas praktisi hukum ini.
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendry Satrio menuturkan seharusnya Abraham menolak walaupun tawaran menjadi cawapres. Kendati secara pribadi merasa siap sebagai individu. Setidaknya sampai jabatan di KPK selesai, atau Abraham harus memilih mundur dari KPK. "Saya harap Abraham tidak terperosok dalam pusaran politik dan seharusnya dia tetap netral," kata Hendry.
(dam)
