Maju bakal capres, pejabat pemerintah diminta mundur
Rabu, 26 Maret 2014 - 09:50 WIB
Maju bakal capres, pejabat pemerintah diminta mundur
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah resmi mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai bakal Calon Presiden (Capres) 2014. Bahkan, Joko Widodo juga sudah menegaskan kesediaannya untuk meraih kursi orang nomor satu di negeri ini.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, seorang pejabat pemerintah yang sudah menyatakan diri untuk maju sebagai calon presiden (capres), secara etika harusnya mengundurkan diri dari jabatannya.
"Pejabat yang mencalonkan diri sebagai capres atau caleg etikanya harus mundur. Karena kalau mereka tidak mundur itu sama saja dengan memperjudikan jabatannya, tidak mau ambil risiko. Kalau bisa lolos baru mundur, tapi kalau tidak lolos jabatan dilanjutkan lagi," kata Arbi, Selasa, 25 Maret 2014.
Sementara itu mengenai cuti, menurutnya bukan langkah tepat. "Cuti itu menurut saya adalah peraturan yang dibuat pejabat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Ini adalah permainan dari para elit politik, sehingga mereka bisa mengejar kekuasaan yang lebih tinggi," tukasnya.
Sementara itu pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendry Satrio mengatakan, dengan bersedianya pria yang biasa disapa Jokowi dicalonkan sebagai presiden, itu artinya Jokowi sudah memilih untuk meninggalkan Jakarta.
"Karena Jokowi sudah memutuskan itu, dan jika masih mencintai Jakarta, sebaiknya Jokowi mundur sebagai gubernur dari sekarang saja, sehingga program kerja, kepemimpinan dan pembangunan Jakarta menjadi lebih efektif dan bisa dilanjutkan oleh wakil gubernur," ucapnya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, seorang pejabat pemerintah yang sudah menyatakan diri untuk maju sebagai calon presiden (capres), secara etika harusnya mengundurkan diri dari jabatannya.
"Pejabat yang mencalonkan diri sebagai capres atau caleg etikanya harus mundur. Karena kalau mereka tidak mundur itu sama saja dengan memperjudikan jabatannya, tidak mau ambil risiko. Kalau bisa lolos baru mundur, tapi kalau tidak lolos jabatan dilanjutkan lagi," kata Arbi, Selasa, 25 Maret 2014.
Sementara itu mengenai cuti, menurutnya bukan langkah tepat. "Cuti itu menurut saya adalah peraturan yang dibuat pejabat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Ini adalah permainan dari para elit politik, sehingga mereka bisa mengejar kekuasaan yang lebih tinggi," tukasnya.
Sementara itu pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendry Satrio mengatakan, dengan bersedianya pria yang biasa disapa Jokowi dicalonkan sebagai presiden, itu artinya Jokowi sudah memilih untuk meninggalkan Jakarta.
"Karena Jokowi sudah memutuskan itu, dan jika masih mencintai Jakarta, sebaiknya Jokowi mundur sebagai gubernur dari sekarang saja, sehingga program kerja, kepemimpinan dan pembangunan Jakarta menjadi lebih efektif dan bisa dilanjutkan oleh wakil gubernur," ucapnya.
(kur)
