Kepala daerah sibuk kampanye, publik makin antipati
Rabu, 19 Maret 2014 - 13:22 WIB
Kepala daerah sibuk kampanye, publik makin antipati
A
A
A
Sindonews.com - Saat masa kampanye, kepala daerah dan pejabat publik lainnya ramai-ramai cuti demi menjadi juru kampanye (jurkam). Kondisi itu jelas menimbulkan sisi positif dan negatif.
Sisi positifnya, kehadiran pejabat publik sebagai jurkam bisa mendongkrak raihan suara parpol dan para caleg. Itu karena mereka memiliki 'aura' tersendiri untuk menarik suara publik.
"Sementara negatifnya, publik akan antipati (pada pejabat yang cuti) karena kinerjanya. Itu karena dia dianggap lebih mementingkan golongan," kata Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi, Rabu (19/3/2014).
Dari segi aturan, cuti tersebut memang tidak dilarang. Tapi secara etika, pejabat, terutama kepala daerah, harusnya tidak meninggalkan tugasnya demi menjadi jurkam. Hal itu yang kemudian bisa jadi sorotan publik dan berdampak negatif. "Dari beberapa kasus, itu yang terjadi (publik antipati pada pejabat yang cuti)," ucapnya.
Selain pejabat yang bersangkutan, raihan suara parpol pun diprediksi akan terpengaruh dengan adanya pejabat yang jadi jurkam. Itu tak lain karena mayoritas pejabat cuti karena diminta parpol untuk menjadi jurkam.
Apalagi jika kinerja pemerintahan daerah terganggu dengan adanya kepala daerah yang cuti demi jadi jurkam. "(Parpol) akan berkurang dukungannya," ucap Muradi.
Raihan suara suatu parpol menurutnya, bisa saja tetap tinggi jika parpol memiliki karakteristik pemilih yang loyal. Tapi suara parpol akan turun jika mayoritas pemilihnya adalah pemilih yang dinamis.
Yang terjadi, pemilih di Indonesia lebih banyak bersifat dinamis alias bisa berubah sewaktu-waktu pilihannya. "Kalau pemilihnya dinamis, akan ada pergeseran pilihan," tandas Muradi.
Sisi positifnya, kehadiran pejabat publik sebagai jurkam bisa mendongkrak raihan suara parpol dan para caleg. Itu karena mereka memiliki 'aura' tersendiri untuk menarik suara publik.
"Sementara negatifnya, publik akan antipati (pada pejabat yang cuti) karena kinerjanya. Itu karena dia dianggap lebih mementingkan golongan," kata Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi, Rabu (19/3/2014).
Dari segi aturan, cuti tersebut memang tidak dilarang. Tapi secara etika, pejabat, terutama kepala daerah, harusnya tidak meninggalkan tugasnya demi menjadi jurkam. Hal itu yang kemudian bisa jadi sorotan publik dan berdampak negatif. "Dari beberapa kasus, itu yang terjadi (publik antipati pada pejabat yang cuti)," ucapnya.
Selain pejabat yang bersangkutan, raihan suara parpol pun diprediksi akan terpengaruh dengan adanya pejabat yang jadi jurkam. Itu tak lain karena mayoritas pejabat cuti karena diminta parpol untuk menjadi jurkam.
Apalagi jika kinerja pemerintahan daerah terganggu dengan adanya kepala daerah yang cuti demi jadi jurkam. "(Parpol) akan berkurang dukungannya," ucap Muradi.
Raihan suara suatu parpol menurutnya, bisa saja tetap tinggi jika parpol memiliki karakteristik pemilih yang loyal. Tapi suara parpol akan turun jika mayoritas pemilihnya adalah pemilih yang dinamis.
Yang terjadi, pemilih di Indonesia lebih banyak bersifat dinamis alias bisa berubah sewaktu-waktu pilihannya. "Kalau pemilihnya dinamis, akan ada pergeseran pilihan," tandas Muradi.
(kri)
