Indonesia harus tegakkan kedaulatan pangan dan energi

Sindonews.com - Masalah kedaulatan dan kemandirian sektor pangan dan energi dinilai merupakan masalah penting yang harus menjadi perhatian pemimpin negara periode mendatang. Selain itu, penegakan hukum juga harus dilaksakan secara tegas dan konsisten.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor, sebenarnya tidak sulit untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta energi, karena Indonesia memiliki potensi yang besar.

Capres Konvensi Rakyat ini mengambil contoh, saat ini ada 42 juta hektare lahan tersedia. "Kalau dari jumlah itu, 60% digunakan produksi, mampu menyerap sekitar 35 juta tenaga kerja. Kalau dari satu tenaga kerja membiayai 1 istri dan 2 anak, maka 105 juta orang tercukupi" kata Isran dalam acara Debat Capres dengan tema “Masalah Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, dan Penegakan Hukum”, di Jakarta, Jumat (7/3/2014).

Acara tersebut menghadirkan Capres Konvensi Rakyat yakni Isran Noor, Yusril Ihza Mahendra, dan Rizal Ramli, serta Capres Konvensi Partai Demokrat. Anies Baswedan, Gita Wirjawan, dan Ali Masykur.

Dia mengatakan, pada masa lalu Indonesia juga pernah mengalami swasembada beras. Karenanya, dia optimistis ke depan Indonesia masih bisa mengulang masa kejayaan tersebut.

“Banyak lahan menganggur, khususnya di luar Jawa. Kita optimalkan lahan itu, dan ditanam sesuai dengan jenis tanaman yang cocok. Kalau ada komoditas yang tidak bisa ditanam, barulah kita impor,” katanya.

Dia menyesalkan bahwa selama ini Indonesia inginnya cepat hasil, tanpa mau berproses.
“Harusnya, optimalkan dulu potensi yang ada, jangan sebentar impor,” ujarnya.

Sementara itu, masalah kedaulatan dan ketahanan energi juga bisa diraih, mengingat Indonesia memiliki potensi energi yang berlimpah.

"Selama ini kita terlalu fokus pada energi fosil. Padahal kita punya banyak potensi energi terbarukan, seperti panas bumi yang mencapai 40% dari potensi dunia, ada angin, matahari, dan lainnya. Ini yang belum dimanfaatkaan maksimal," ujarnya.

Menurut dia, untuk menarik investor, harus diciptakan iklim usaha yang kondusif.
Sementara itu, capres lain seperti Rizal Ramli mengungkapkan pentingnya pricing policy yang melindungi petani.

Ali Masykur menekankan pentingnya keberadaan subsidi, dan Anis Baswedan sepakat dengan Gita Wiryawan bahwa ke depan para menteri khususnya yang menangani pertanian harus merupakan orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, dan bukan dari kalangan parpol.