PPI kritisi pembentukan Paspampres Grup D
Rabu, 05 Maret 2014 - 14:20 WIB
PPI kritisi pembentukan Paspampres Grup D
A
A
A
Sindonews.com - Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mengkritisi adanya pengawalan khusus yang diberikan oleh Komando Grup D Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang dipimpin Letkol Inf Novi Helmy Prasetya kepada presiden dan wakil presiden setelah usai masa jabatannya.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPI I Gede Pasek Suardika, pengawalan Paspampres kepada mantan presiden dan wakil presiden beserta istri dan anaknya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Kalau mengganggu anggaran, sebaiknya dipikirkan ulang. Kalau anggarannya menyedot terlalu banyak, sebaiknya dipikirkan ulang," kata Pasek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2014).
Pasek menambahkan, pengamanan terhadap mantan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh Paspampres harus dievaluasi kembali. Pasalnya, tidak semua mantan presiden dan wakil presiden membutuhkan pengamanan khusus setelah usai masa jabatannya nanti.
"Caranya begini, mantan-mantan presiden itu ditanyakan lagi, perlu atau tidak pengawalan dari Paspampres? Apakah ini merupakan sebuah kebutuhan atau tidak. Kalau dianggap sebuah kebutuhan mari kita kaji, anggarannya bagaimana," papar Pasek.
Baca berita:
Istana bantah pembentukan Paspampres Grup D usulan SBY
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPI I Gede Pasek Suardika, pengawalan Paspampres kepada mantan presiden dan wakil presiden beserta istri dan anaknya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Kalau mengganggu anggaran, sebaiknya dipikirkan ulang. Kalau anggarannya menyedot terlalu banyak, sebaiknya dipikirkan ulang," kata Pasek di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2014).
Pasek menambahkan, pengamanan terhadap mantan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh Paspampres harus dievaluasi kembali. Pasalnya, tidak semua mantan presiden dan wakil presiden membutuhkan pengamanan khusus setelah usai masa jabatannya nanti.
"Caranya begini, mantan-mantan presiden itu ditanyakan lagi, perlu atau tidak pengawalan dari Paspampres? Apakah ini merupakan sebuah kebutuhan atau tidak. Kalau dianggap sebuah kebutuhan mari kita kaji, anggarannya bagaimana," papar Pasek.
Baca berita:
Istana bantah pembentukan Paspampres Grup D usulan SBY
(kri)
