Dana pendidikan jangan sampai dipakai untuk pemilu
Dana pendidikan jangan sampai dipakai untuk pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Dihentikannya dana abadi pendidikan dicurigai untuk kepentingan pemilu. DPR pun akan membahas mengenai masalah tersebut dengan pemerintah.
Anggota Komisi X DPR Tubagus Dedi Gumelar berpendapat, jangan sampai alokasi dana pendidikan dipakai untuk pemilu. Legislatif sendiri tidak membenarkan hal tersebut dan akan mencegah pemakaian dana yang tidak benar itu terjadi.
Dedi menegaskan, tahun ini dan seterusnya dana abadi pendidikan mesti diprioritaskan oleh pemerintah, karena kepentingannya untuk dunia pendidikan sangat besar.
"Tapi jangan digunakan untuk pemilu. Tidak benar itu. Dana abadi harus ada," kata legislator yang biasa disapa Miing ini, di Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Politikus PDIP ini menjelaskan, selama ini tidak ada pembahasan penggunaan dana abadi pendidikan untuk beasiswa, riset atau dana kebencanaan. Pembahasan yang ada dana abadi pendidikan itu digunakan sebagai dana darurat saja.
Namun DPR akan meminta penjelasan ke pemerintah, apakah dana abadi pendidikan yang dihentikan ini masih menjamin untuk beasiswa. DPR tidak mau jika hak siswa untuk menempuh pendidikan terganggu.
Sementara Direktur Kegiatan Pendidikan LPDP Abdul Kahar menjelaskan, kucuran dana abadi terakhir yang masuk ialah pada APBN 2013 sebanyak Rp5 triliun. Pihaknya sendiri sudah meminta ke pemerintah untuk pengucuran kembali tahun ini namun tidak diberikan.
Dia mengungkapkan, pemerintah beralasan tahun ini sedang banyak kegiatan sehingga
membutuhkan dana besar. Sayangnya, dia tidak memberi penjelasan kegiatan besar apa yang dimaksud sehingga mengorbankan dana abadi pendidikan.
Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana LPDP M Mahdum menambahkan, LPDP akan tetap meminta kucuran dana abadi pendidikan untuk periode 2015 dan selanjutnya.
Kebutuhan yang diperlukan LPDP untuk membiayai kegiatan beasiswa, riset, dan rehabilitasi sekolah rusak hingga saat ini sekitar Rp560 miliar. Selama 2013 ada 1.555 orang mendapatkan beasiswa untuk memulai studi S2 dan S3 di dalam dan di luar negeri.
Anggota Komisi X DPR Tubagus Dedi Gumelar berpendapat, jangan sampai alokasi dana pendidikan dipakai untuk pemilu. Legislatif sendiri tidak membenarkan hal tersebut dan akan mencegah pemakaian dana yang tidak benar itu terjadi.
Dedi menegaskan, tahun ini dan seterusnya dana abadi pendidikan mesti diprioritaskan oleh pemerintah, karena kepentingannya untuk dunia pendidikan sangat besar.
"Tapi jangan digunakan untuk pemilu. Tidak benar itu. Dana abadi harus ada," kata legislator yang biasa disapa Miing ini, di Jakarta, Kamis (27/2/2014).
Politikus PDIP ini menjelaskan, selama ini tidak ada pembahasan penggunaan dana abadi pendidikan untuk beasiswa, riset atau dana kebencanaan. Pembahasan yang ada dana abadi pendidikan itu digunakan sebagai dana darurat saja.
Namun DPR akan meminta penjelasan ke pemerintah, apakah dana abadi pendidikan yang dihentikan ini masih menjamin untuk beasiswa. DPR tidak mau jika hak siswa untuk menempuh pendidikan terganggu.
Sementara Direktur Kegiatan Pendidikan LPDP Abdul Kahar menjelaskan, kucuran dana abadi terakhir yang masuk ialah pada APBN 2013 sebanyak Rp5 triliun. Pihaknya sendiri sudah meminta ke pemerintah untuk pengucuran kembali tahun ini namun tidak diberikan.
Dia mengungkapkan, pemerintah beralasan tahun ini sedang banyak kegiatan sehingga
membutuhkan dana besar. Sayangnya, dia tidak memberi penjelasan kegiatan besar apa yang dimaksud sehingga mengorbankan dana abadi pendidikan.
Direktur Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana LPDP M Mahdum menambahkan, LPDP akan tetap meminta kucuran dana abadi pendidikan untuk periode 2015 dan selanjutnya.
Kebutuhan yang diperlukan LPDP untuk membiayai kegiatan beasiswa, riset, dan rehabilitasi sekolah rusak hingga saat ini sekitar Rp560 miliar. Selama 2013 ada 1.555 orang mendapatkan beasiswa untuk memulai studi S2 dan S3 di dalam dan di luar negeri.
(maf)
Explore More