Literasi politik dan konsolidasi demokrasi
A
A
A
SEJAK era reformasi kita mengharapkan sebuah iklim demokrasi yang berkualitas. Namun realitas kekinian menampakkan potret buram demokrasi. Demokrasi di Indonesia masih belum berpihak pada rakyat.
Berbagai fenomena politik masih menunjukkan kekuasaan para elite semata tanpa melibatkan rakyat sebagai bagian dari demokrasi. Rakyat masih diposisikan sebagai nominal suara yang hanya diperhitungkan menjelang pemilihan suara bagi para kendaraan politik.
Saat ini, Indonesia masih berada dalam tahap transisi demokrasi dan berada jauh dari demokrasi. Hal ini terjadi karena masih terjadi banyak sumbatan akibat tidak adanya kesamaan agenda dan visi untuk konsolidasi demokrasi.
Pertama, terjadi sumbatan dalam kekuasaan eksekutif. Performa kabinet masih mandul dan terbebani politik akomodasi dalam menjalankan perannya. Apa yang menjadi prioritasnya adalah koalisi yang terakomodir pada pos-pos kekuasaan, dan bukan zaken kabinet yang sesuai dengan kapasitas untuk mempersembahkan kinerja yang baik pada rakyat.
Kedua, sumbatan dalam kekuasaan legislatif. Terjadi legislative heavy atau dominannya fungsi-fungsi legislatif dalam mengkontrol anggaran dan pembuatan kebijakan. Dominasi ini hanya memperhitungkan kepentingan diri, kelompok, transaksional dan manajemen konflik.
Ketiga, sumbatan di bidang hukum. Masih kuatnya akar korupsi tertanam di lembaga-lembaga pemerintahan dari legislatif, yudikatif hingga eksekutif menjadikan penegakan hukum masih sangat lemah.
Munculnya apatisme masyarakat akan politik membuat kalangan elite leluasa bergerak dan merencanakan manuver untuk tetap duduk di tampuk kekuasaan. Perlu ada penyadaran dan penguatan berbasis masyarakat yang akan melahirkan publik berperhatian, khususnya pada politik.
Literasi menjadi upaya yang penting bagi penguatan basis pengetahuan politik warga negara dan menghilangkan apatisme. Sehingga warga negara dapat berperan aktif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas. Semakin cepat warga negara tercerahkan maka akan semakin memperbesar rasio publik berperhatian. Karena kelompok publik berperhatian ini biasanya turut menentukan nasib bangsa.
The Political Literacy Institute merupakan lembaga kajian independen yang menggelar diskusi bulanan rutin untuk penguatan dan pemberdayaan pengetahuan politik warga negara.
Buku Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi ini merupakan embrio intelektual yang hadir dari rahim pergulatan diskusi berdasarkan kritisisme dan rasionalitas.
Saat ini buku Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi sudah dapat dibeli di toko buku Gramedia dan TM Bookstore. Untuk pemesanan dapat menghubungi nomor telepon 021-7429810.
Berbagai fenomena politik masih menunjukkan kekuasaan para elite semata tanpa melibatkan rakyat sebagai bagian dari demokrasi. Rakyat masih diposisikan sebagai nominal suara yang hanya diperhitungkan menjelang pemilihan suara bagi para kendaraan politik.
Saat ini, Indonesia masih berada dalam tahap transisi demokrasi dan berada jauh dari demokrasi. Hal ini terjadi karena masih terjadi banyak sumbatan akibat tidak adanya kesamaan agenda dan visi untuk konsolidasi demokrasi.
Pertama, terjadi sumbatan dalam kekuasaan eksekutif. Performa kabinet masih mandul dan terbebani politik akomodasi dalam menjalankan perannya. Apa yang menjadi prioritasnya adalah koalisi yang terakomodir pada pos-pos kekuasaan, dan bukan zaken kabinet yang sesuai dengan kapasitas untuk mempersembahkan kinerja yang baik pada rakyat.
Kedua, sumbatan dalam kekuasaan legislatif. Terjadi legislative heavy atau dominannya fungsi-fungsi legislatif dalam mengkontrol anggaran dan pembuatan kebijakan. Dominasi ini hanya memperhitungkan kepentingan diri, kelompok, transaksional dan manajemen konflik.
Ketiga, sumbatan di bidang hukum. Masih kuatnya akar korupsi tertanam di lembaga-lembaga pemerintahan dari legislatif, yudikatif hingga eksekutif menjadikan penegakan hukum masih sangat lemah.
Munculnya apatisme masyarakat akan politik membuat kalangan elite leluasa bergerak dan merencanakan manuver untuk tetap duduk di tampuk kekuasaan. Perlu ada penyadaran dan penguatan berbasis masyarakat yang akan melahirkan publik berperhatian, khususnya pada politik.
Literasi menjadi upaya yang penting bagi penguatan basis pengetahuan politik warga negara dan menghilangkan apatisme. Sehingga warga negara dapat berperan aktif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas. Semakin cepat warga negara tercerahkan maka akan semakin memperbesar rasio publik berperhatian. Karena kelompok publik berperhatian ini biasanya turut menentukan nasib bangsa.
The Political Literacy Institute merupakan lembaga kajian independen yang menggelar diskusi bulanan rutin untuk penguatan dan pemberdayaan pengetahuan politik warga negara.
Buku Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi ini merupakan embrio intelektual yang hadir dari rahim pergulatan diskusi berdasarkan kritisisme dan rasionalitas.
Saat ini buku Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi sudah dapat dibeli di toko buku Gramedia dan TM Bookstore. Untuk pemesanan dapat menghubungi nomor telepon 021-7429810.
(hyk)