PKS nilai KPK ciut usut kasus kader PDIP
PKS nilai KPK ciut usut kasus kader PDIP
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tak punya taring dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, melunaknya sikap KPK terhadap sejumlah kasus yang melibatkan kader-kader PDIP jelas terbukti.
"KPK tidak berani memaksa mereka untuk datang. Ini dimulai ketika KPK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam kasus cek pelawat, di mana Megawati tidak datang dan KPK tidak bisa memaksanya,” kata Fahri Hamzah saat dihubungi wartawan, Jumat (21/2/2014).
Selain itu, dia juga menyinggung kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan Bupati nonaktif Gunung Mas, yang kini berstatus terdakwa, Hambit Bintih.
Seperti diketahui, Hambit adalah salah satu politikus PDIP.
“Yang terbaru adalah, KPK juga tidak proaktif menangani kasus impor bus Trans Jakarta dan BKTB dari Cina yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang dipimpin oleh Gubernur Jokowi,” tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diketahui merupakan kader PDIP. Semestinya, menurut dia, KPK segera mengusut, karena semua unsur kejahatan di kasus itu sudah jelas.
“Kasus bus Cina itu sudah sangat nyata segala unsur kejahatan lengkap, tapi KPK toh tetap tidak bergerak untuk memeriksanya. Ini yang menurut saya aneh,” ungkapnya.
Adapun yang bisa dijadikan dasar KPK mengusut kasus itu, yakni kondisi bus yang sering mogok dan terbaka, namun tetap di impor dalam jumlah ribuan. Kemudian, lanjut dia, terbongkar secara kasat mata bahwa mobil yang dibeli dengan harga super mahal itu ternyata mobil bekas dan kondisinya sudah karatan.
“Itu artinya unsur kejahatan sudah komplit, karena merugikan keuangan negara, ada merugikan kepentingan umum dan bahkan membahayakan nyawa warga negara. Dalam hukum keselamatan rakyat hukum yang tertinggi. Nah kalau sudah begini KPK tetap tidak masuk ada apa? Pasti ada apa-apanya,” cetusnya.
Sementara itu, dia juga menyinggung Ketua KPK Abraham Samad yang beberapa kali menghadiri acara yang digagas PDIP. ”Yah tidak salah dan tidak bisa dilarang kalau kemudian masyarakat menilai ada apa-apanya antara KPK dan PDIP,” pungkasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, melunaknya sikap KPK terhadap sejumlah kasus yang melibatkan kader-kader PDIP jelas terbukti.
"KPK tidak berani memaksa mereka untuk datang. Ini dimulai ketika KPK memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam kasus cek pelawat, di mana Megawati tidak datang dan KPK tidak bisa memaksanya,” kata Fahri Hamzah saat dihubungi wartawan, Jumat (21/2/2014).
Selain itu, dia juga menyinggung kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan Bupati nonaktif Gunung Mas, yang kini berstatus terdakwa, Hambit Bintih.
Seperti diketahui, Hambit adalah salah satu politikus PDIP.
“Yang terbaru adalah, KPK juga tidak proaktif menangani kasus impor bus Trans Jakarta dan BKTB dari Cina yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang dipimpin oleh Gubernur Jokowi,” tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diketahui merupakan kader PDIP. Semestinya, menurut dia, KPK segera mengusut, karena semua unsur kejahatan di kasus itu sudah jelas.
“Kasus bus Cina itu sudah sangat nyata segala unsur kejahatan lengkap, tapi KPK toh tetap tidak bergerak untuk memeriksanya. Ini yang menurut saya aneh,” ungkapnya.
Adapun yang bisa dijadikan dasar KPK mengusut kasus itu, yakni kondisi bus yang sering mogok dan terbaka, namun tetap di impor dalam jumlah ribuan. Kemudian, lanjut dia, terbongkar secara kasat mata bahwa mobil yang dibeli dengan harga super mahal itu ternyata mobil bekas dan kondisinya sudah karatan.
“Itu artinya unsur kejahatan sudah komplit, karena merugikan keuangan negara, ada merugikan kepentingan umum dan bahkan membahayakan nyawa warga negara. Dalam hukum keselamatan rakyat hukum yang tertinggi. Nah kalau sudah begini KPK tetap tidak masuk ada apa? Pasti ada apa-apanya,” cetusnya.
Sementara itu, dia juga menyinggung Ketua KPK Abraham Samad yang beberapa kali menghadiri acara yang digagas PDIP. ”Yah tidak salah dan tidak bisa dilarang kalau kemudian masyarakat menilai ada apa-apanya antara KPK dan PDIP,” pungkasnya.
(maf)
Explore More