PKS: Pemerintah biang ricuh dana saksi parpol
Selasa, 18 Februari 2014 - 17:08 WIB
PKS: Pemerintah biang ricuh dana saksi parpol
A
A
A
Sindonews.com - Sikap kurang tegas yang ditunjukkan pemerintah membuat persoalan dana saksi partai politik (parpol) tidak kunjung selesai. Penyebabnya, pemerintah membiarkan penyelenggara dan peserta pemilu saling 'sikut'.
Menurut Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Fahri Hamzah, penyebab kericuhan dana saksi parpol ada di pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kata dia, harusnya pemerintah memfasilitasi pemilu termasuk soal pembiayaan penyelenggara pemilu.
"Sekali-kali tegas dong SBY soal dana saksi (parpol) dan Mitra PPL untuk pemilu, kita mau Pemilu 2014 sah, bukan kaya di 2009," ujar Fahri usai diskusi pemilu, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Fahri mengatakan, sikap ambigu pemerintah soal dana saksi parpol justru menjadikan KPU dan Bawaslu menjadi tameng terkait rencana skema pengawasan Mitra Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi parpol. Bagaimana tidak, soal pengawasan harusnya pemerintah berani mengambil risiko dengan menyiapkan payung hukum semisal peraturan presiden (perpres).
Padahal, kata Fahri, uang semua ada di pemerintahan SBY. Jadi tinggal ketegasan pemerintahan SBY yang dibutuhkan di saat parpol masih tarik-menarik.
Fahri menegaskan, dana saksi parpol dan Mitra PPL penting untuk mengawas Pemilu 2014 berjalan dengan luber dan jurdil. Kalau pemerintah tak setuju, maka potensi kecurangan terutama di tempat pemungutan suara (TPS) pasti akan terulang seperti Pemilu 2009.
Pasalnya, tidak semua parpol sanggup menyebar saksinya di seluruh TPS di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 500 ribu. "Kalau Anda mau liat legitimasi pemilu lebih baik tolonglah perang logistik ini kita atasi," sambungnya.
Baca berita:
Bawaslu: Hampir pasti dana saksi parpol batal
Menurut Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Fahri Hamzah, penyebab kericuhan dana saksi parpol ada di pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kata dia, harusnya pemerintah memfasilitasi pemilu termasuk soal pembiayaan penyelenggara pemilu.
"Sekali-kali tegas dong SBY soal dana saksi (parpol) dan Mitra PPL untuk pemilu, kita mau Pemilu 2014 sah, bukan kaya di 2009," ujar Fahri usai diskusi pemilu, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/2/2014).
Fahri mengatakan, sikap ambigu pemerintah soal dana saksi parpol justru menjadikan KPU dan Bawaslu menjadi tameng terkait rencana skema pengawasan Mitra Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan saksi parpol. Bagaimana tidak, soal pengawasan harusnya pemerintah berani mengambil risiko dengan menyiapkan payung hukum semisal peraturan presiden (perpres).
Padahal, kata Fahri, uang semua ada di pemerintahan SBY. Jadi tinggal ketegasan pemerintahan SBY yang dibutuhkan di saat parpol masih tarik-menarik.
Fahri menegaskan, dana saksi parpol dan Mitra PPL penting untuk mengawas Pemilu 2014 berjalan dengan luber dan jurdil. Kalau pemerintah tak setuju, maka potensi kecurangan terutama di tempat pemungutan suara (TPS) pasti akan terulang seperti Pemilu 2009.
Pasalnya, tidak semua parpol sanggup menyebar saksinya di seluruh TPS di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 500 ribu. "Kalau Anda mau liat legitimasi pemilu lebih baik tolonglah perang logistik ini kita atasi," sambungnya.
Baca berita:
Bawaslu: Hampir pasti dana saksi parpol batal
(kri)
