Bawaslu diminta tak paksakan pembentukan mitra PPL
Senin, 17 Februari 2014 - 06:12 WIB
Bawaslu diminta tak paksakan pembentukan mitra PPL
A
A
A
Sindonews.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membentuk mitra Panitia Pengawas Pemilu (PPL) tak perlu. Selain waktu yang semakin sempit, Formappi meragukan mitra PPL bisa bekerja dengan maksimal dan objektif.
"Kengototan Bawaslu pasti bukan karena keyakinan mereka bahwa mitra PPL sanggup bekerja, tetapi karena dana yang mereka terima dari APBN harus dihabiskan. Bukankah ini konsep berpikir ala pekerja proyek?" ujar Peneliti Senior Formappi Lucius Karus saat dihubungi Sindonews, Senin (17/2/2014).
Dilanjutkannya, dampak lain adalah terbengkalainya pengawasan tahapan pemilu yang kini tengah berlangsung. Ia menilai, Bawaslu tak cukup serius mengawasi tahapan pengadaan logistik dan pendistribusiannya, karena sibuk dengan urusan pembentukan mitra PPL dan proyek pengawasan lain seperti sukarelawan pemilu.
"Sementara KPU sendiri walaupun nampak bekerja taat pada tahapan yang ada, pola kerjanya juga tak berbeda dari Bawaslu. Yang terpenting, tahapannya sesuai dengan waktu, dan dilaksanakan dengan baik," paparnya.
Namun, KPU dianggap melupakan aspek pendidikan politik pemilih yang merupakan tanggung jawabnya. Terutama untuk menarik minat pemilih, KPU tak hanya menyuguhkan sisi luar para caleg saja ke pemilih. "Itu jika KPU berpikir bahwa pemilu bukan sekadar aksesori saja," ucapnya.
Menurutnya, jika KPU punya visi yang luas pada penyelenggaraan pemilu, maka seharusnya mereka harus juga terbuka untuk menyampaikan informasi-informasi apapun terkait caleg. Penyampaian informasi yang lengkap akan membantu dan mendorong pemilih untuk memberikan suara pada hari H.
"Karena KPU nampak tak peduli dengan itu, maka tak heran jika disebutkan bahwa potensi Golput pada Pemilu 2014 akan lebih tinggi dari sebelumnya. Pemilih rasional tak akan terdorong untuk memilih jika materi calon yang diajukan serba terbatas."
"Daripada memilih orang yang salah, mending Golput saja. Jadi KPU harus bertanggung jawab untuk urusan Golput ini karena tidak punya inovasi pendidikan pemilih yang handal," pungkasnya.
Baca berita:
Hanura desak KPU minimalkan angka golput
Ajak golput, ganjarannya pidana
"Kengototan Bawaslu pasti bukan karena keyakinan mereka bahwa mitra PPL sanggup bekerja, tetapi karena dana yang mereka terima dari APBN harus dihabiskan. Bukankah ini konsep berpikir ala pekerja proyek?" ujar Peneliti Senior Formappi Lucius Karus saat dihubungi Sindonews, Senin (17/2/2014).
Dilanjutkannya, dampak lain adalah terbengkalainya pengawasan tahapan pemilu yang kini tengah berlangsung. Ia menilai, Bawaslu tak cukup serius mengawasi tahapan pengadaan logistik dan pendistribusiannya, karena sibuk dengan urusan pembentukan mitra PPL dan proyek pengawasan lain seperti sukarelawan pemilu.
"Sementara KPU sendiri walaupun nampak bekerja taat pada tahapan yang ada, pola kerjanya juga tak berbeda dari Bawaslu. Yang terpenting, tahapannya sesuai dengan waktu, dan dilaksanakan dengan baik," paparnya.
Namun, KPU dianggap melupakan aspek pendidikan politik pemilih yang merupakan tanggung jawabnya. Terutama untuk menarik minat pemilih, KPU tak hanya menyuguhkan sisi luar para caleg saja ke pemilih. "Itu jika KPU berpikir bahwa pemilu bukan sekadar aksesori saja," ucapnya.
Menurutnya, jika KPU punya visi yang luas pada penyelenggaraan pemilu, maka seharusnya mereka harus juga terbuka untuk menyampaikan informasi-informasi apapun terkait caleg. Penyampaian informasi yang lengkap akan membantu dan mendorong pemilih untuk memberikan suara pada hari H.
"Karena KPU nampak tak peduli dengan itu, maka tak heran jika disebutkan bahwa potensi Golput pada Pemilu 2014 akan lebih tinggi dari sebelumnya. Pemilih rasional tak akan terdorong untuk memilih jika materi calon yang diajukan serba terbatas."
"Daripada memilih orang yang salah, mending Golput saja. Jadi KPU harus bertanggung jawab untuk urusan Golput ini karena tidak punya inovasi pendidikan pemilih yang handal," pungkasnya.
Baca berita:
Hanura desak KPU minimalkan angka golput
Ajak golput, ganjarannya pidana
(kri)
