Ajakan Golput ancaman buat demokrasi

Sindonews.com - Jelang Pemilu 2014 berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar tidak menjadi golongan putih (Golput). Salah satu wacana yang muncul dengan memidanakan siapa saja yang golput atau orang yang mengajak orang lain untuk bersikap golput.

Pengamat Politik dari Political Communication Institute, Heri Budianto mengatakan, ajakan Golput atau kampanye Golput sangat membahayakan demokrasi. Menurutnya, siapapun yang berupaya mempengaruhi orang lain agar tidak memilih itu merupakan tindakan yang keliru.

"Terkait dengan pidana, kalau memang perangkat aturan seperti itu ya sah-sah saja," ujar dia saat dihubungi Sindonews, Senin (17/2/2014).

Dilanjutkannya, pada prinsipnya kalau dari perspektif politik memang partisipasi pemilih sangat penting terkait legitimasi kekuasaan yang akan datang. Kendati demikian, meski partisipasi pemilih kecil, pemerintahan dan pemilu tetap sah.

"Nah namun yang mengkhawatirkan adalah kalau partisipasi pemilih sedikit maka akan mempengaruhi legitimasi," tandasnya dosen Universitas Mercubuana ini.

Karena itu, ia sangat mendukung jika ada upaya pemidanaan terhadap orang-orang yang menyerukan ajakan Golput pada Pemilu 2014 nanti.

"Emang hak, perseorang punya hak mau Golput atau tidak. Tapi yang menjadi pertanyaan tadi mengajak atau kampanye Golput tidak boleh," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Sindonews, kebebasan warga negara Indonesia (WNI) untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum (Pemilu) sepertinya akan dibatasi.

Dukungan agar WNI wajib menggunakan hak suaranya, mulai Pemilu 2014, mendapatkan dukungan pengamat hukum tata negara Refly Harun. Bahkan, dia sepakat ajakan untuk Golput masuk dalam pelanggaran pidana.

Menurut Refly, seberapa pun kecilnya partisipasi pemilih sangat dibutuhkan untuk mengubah bangsa. Sebab, pemilu Indonesia menggunakan ongkos yang cukup mahal.

"Jangan Golput lah. Termalu mahal pemilu ini. Jadi kalau Golput rakyat juga yang rugi," kata Refly, usai diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 16 Februari 2014.

Dia melanjutkan, Golput memang hak setiap warga negara. Namun dari segi efektifitasnya, Golput harga yang sangat mahal untuk ditempuh dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Oleh karenanya, untuk menertibkan gerakan kampanye Golput, penyelenggara pemilu harus fokus melakukan sosialisasi pemilu dengan sisa waktu kurang dari dua bulan ini. "Golput enggak pernah selesaikan masalah. Berapapun pemilih yang memilih akan tetap sah, jauh lebih banyak yang memilih," ujarnya.

Baca berita:
Golput terancam pidana!
Tingginya angka golput karena ulah parpol