Pemidanaan Golput tak punya dasar hukum
Pemidanaan Golput tak punya dasar hukum
A
A
A
Sindonews.com - Indonesian Legal Roundtable (ILR) mempertanyakan wacana pemidanaan bagi siapa saja yang tidak menggunakan hak suaranya atau menyerukan ajakan tak memilih alias golongan putih (Golput) dalam Pemilu 2014 nanti.
"Dasar hukumnya apa? Tidak ada dasar hukumnya dan tidak boleh ada," ujar Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar saat dihubungi Sindonews, Senin (17/2/2014).
Menurutnya, Golput itu merupakan pilihan politik. Untuk hak menentukan pilihan politik, lanjut dia, konstitusi kita sudah mengatur dengan tegas, bahwa hak untuk menentukan pilihan politik tersebut dijamin dengan tegas.
"Karena hak untuk menentukan pilihan politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi sedikit pun," tegasnya.
Karena itu, lanjut dia, tidak boleh ada satu ketentuan undang-undang pun yang boleh mengurangi hak seseorang untuk menentukan pilihan politik. "Ini wacana yang lucu sekali," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Sindonews, kebebasan warga negara Indonesia (WNI) untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum (Pemilu) sepertinya akan dibatasi.
Dukungan agar WNI wajib menggunakan hak suaranya, mulai Pemilu 2014, mendapatkan dukungan pengamat hukum tata negara Refly Harun. Bahkan, dia sepakat ajakan untuk Golput masuk dalam pelanggaran pidana.
Menurut Refly, seberapapun kecilnya partisipasi pemilih sangat dibutuhkan untuk mengubah bangsa. Sebab, pemilu Indonesia menggunakan ongkos yang cukup mahal.
"Jangan Golput lah. Termalu mahal pemilu ini. Jadi kalau Golput rakyat juga yang rugi," kata Refly, usai diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 16 Februari 2014.
Dia melanjutkan, Golput memang hak setiap warga negara. Namun dari segi efektifitasnya, Golput harga yang sangat mahal untuk ditempuh dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
Oleh karenanya, untuk menertibkan gerakan kampanye Golput, penyelenggara pemilu harus fokus melakukan sosialisasi pemilu dengan sisa waktu kurang dari dua bulan ini. "Golput enggak pernah selesaikan masalah. Berapapun pemilih yang memilih akan tetap sah, jauh lebih banyak yang memilih," ujarnya.
Baca berita:
Golput terancam pidana!
Ajak golput, ganjarannya pidana
"Dasar hukumnya apa? Tidak ada dasar hukumnya dan tidak boleh ada," ujar Peneliti ILR Erwin Natosmal Oemar saat dihubungi Sindonews, Senin (17/2/2014).
Menurutnya, Golput itu merupakan pilihan politik. Untuk hak menentukan pilihan politik, lanjut dia, konstitusi kita sudah mengatur dengan tegas, bahwa hak untuk menentukan pilihan politik tersebut dijamin dengan tegas.
"Karena hak untuk menentukan pilihan politik adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi sedikit pun," tegasnya.
Karena itu, lanjut dia, tidak boleh ada satu ketentuan undang-undang pun yang boleh mengurangi hak seseorang untuk menentukan pilihan politik. "Ini wacana yang lucu sekali," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan Sindonews, kebebasan warga negara Indonesia (WNI) untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan umum (Pemilu) sepertinya akan dibatasi.
Dukungan agar WNI wajib menggunakan hak suaranya, mulai Pemilu 2014, mendapatkan dukungan pengamat hukum tata negara Refly Harun. Bahkan, dia sepakat ajakan untuk Golput masuk dalam pelanggaran pidana.
Menurut Refly, seberapapun kecilnya partisipasi pemilih sangat dibutuhkan untuk mengubah bangsa. Sebab, pemilu Indonesia menggunakan ongkos yang cukup mahal.
"Jangan Golput lah. Termalu mahal pemilu ini. Jadi kalau Golput rakyat juga yang rugi," kata Refly, usai diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 16 Februari 2014.
Dia melanjutkan, Golput memang hak setiap warga negara. Namun dari segi efektifitasnya, Golput harga yang sangat mahal untuk ditempuh dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
Oleh karenanya, untuk menertibkan gerakan kampanye Golput, penyelenggara pemilu harus fokus melakukan sosialisasi pemilu dengan sisa waktu kurang dari dua bulan ini. "Golput enggak pernah selesaikan masalah. Berapapun pemilih yang memilih akan tetap sah, jauh lebih banyak yang memilih," ujarnya.
Baca berita:
Golput terancam pidana!
Ajak golput, ganjarannya pidana
(kri)
Explore More