Panja Corby dinilai berlebihan
Selasa, 11 Februari 2014 - 11:29 WIB
Panja Corby dinilai berlebihan
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah Anggota Komisi III DPR mewacanakan pembentukan Panitia Kerja (Panja) di balik pembebasan bersyarat Ratu Mariyuana asal Australia Schapelle Leigh Corby.
Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli Simambuea tak mempersoalkan adanya usulan itu, namun secara pribadi dirinya menilai rencana itu berlebihan.
"Bicara soal Panja Corby terlalu berlebihan. Jangan semua masalah terus ada Panja," kata Pieter di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Politikus Partai Demokrat ini berharap, semua pihak untuk menghormati keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), yang memberikan pembebasan bersyarat untuk Corby.
"Saya mengimbau, harus saling menghargai. Jangan kebiasaaan menghakimi dan mengolok yang tidak baik. Saya tetap memberikan apresiasi yang jadi kebijakan pemerintah," tuntasnya.
Sebelumnya, Panja Corby diwacanakan untuk dibentuk setelah sejumlah anggota Komisi III berkali-kali menentang pemberian grasi terhadap Corby yang diberikan Kemenkum HAM.
"Karena kita sebelumnya meminta agar Menkum HAM tidak memberikan grasi kepada Corby, saya kira memang ada satu ketidak konsitenan. Bagaimana 2015 dicanangkan negara akan bebas dari narkoba," kata Anggota Komisi III Sarifudin Sudding, di Jakarta, Senin 10 Februari 2014.
Sudding mengatakan, Panja tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan pihak-pihak yang telah memberikan pembebasan bersyarat untuk Corby. "Nanti akan kita minta pertanggungjawaban pihak yang menggunakan alasan pembenaran untuk pembebasan bersyarat, dari dahulu saya katakan ini kejahatan extraordinary," terangnya.
Corby bebas, DPR siap bentuk panja
Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli Simambuea tak mempersoalkan adanya usulan itu, namun secara pribadi dirinya menilai rencana itu berlebihan.
"Bicara soal Panja Corby terlalu berlebihan. Jangan semua masalah terus ada Panja," kata Pieter di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Politikus Partai Demokrat ini berharap, semua pihak untuk menghormati keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), yang memberikan pembebasan bersyarat untuk Corby.
"Saya mengimbau, harus saling menghargai. Jangan kebiasaaan menghakimi dan mengolok yang tidak baik. Saya tetap memberikan apresiasi yang jadi kebijakan pemerintah," tuntasnya.
Sebelumnya, Panja Corby diwacanakan untuk dibentuk setelah sejumlah anggota Komisi III berkali-kali menentang pemberian grasi terhadap Corby yang diberikan Kemenkum HAM.
"Karena kita sebelumnya meminta agar Menkum HAM tidak memberikan grasi kepada Corby, saya kira memang ada satu ketidak konsitenan. Bagaimana 2015 dicanangkan negara akan bebas dari narkoba," kata Anggota Komisi III Sarifudin Sudding, di Jakarta, Senin 10 Februari 2014.
Sudding mengatakan, Panja tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan pihak-pihak yang telah memberikan pembebasan bersyarat untuk Corby. "Nanti akan kita minta pertanggungjawaban pihak yang menggunakan alasan pembenaran untuk pembebasan bersyarat, dari dahulu saya katakan ini kejahatan extraordinary," terangnya.
Corby bebas, DPR siap bentuk panja
(maf)
