Khusus disabilitas, surat suara DPD gunakan huruf braille
Khusus disabilitas, surat suara DPD gunakan huruf braille
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menetapkan model huruf braille untuk digunakan para penyandang cacat (disabilitas) saat Pemilu Legislatif. Namun, model tersebut hanya berlaku untuk memilih calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Banyaknya surat suara braille untuk calon DPD RI sama dengan jumlah TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Komisioner KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Jakarta, Senin (10/2/2014).
Dilanjutkan Arief, bentuk surat suara dengan huruf braille sudah ditetapkan masternya. Sehingga, para perusahaan diminta untuk tak merubah sedikitpun kertas surat suara DPD RI tersebut.
Adapun untuk pencetakan surat suara calon DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, atau Kota, tidak dimungkinkan menggunakan huruf braille. Selain kertas surat suara tidak cukup, nama calon akan berdempetan satu sama lain sehingga tidak efektif, serta membingungkan untuk pemilih.
"Jadi secara teknis tidak memungkinkan mencetak surat suara braille calon DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota. Dari dulu memang surat suara braille hanya untuk calon DPD RI," jelas mantan anggota KPU Jawa Timur ini.
Di samping itu, untuk mendapatkan hak pilihnya pada pemilu anggota DPR, DPRD Tingkat I dan II, para penyandang disabilitas akan didampingi oleh petugas yang tengah dipersiapkan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di lokasi TPS.
Diketahui, pemenang lelang dua paket pekerjaan jasa pencetakan dan distribusi alat bantu tuna netra adalah PT Roya Standard Jaya Lestari yang berada di Karawang, Jawa Barat.
Nilai pagu untuk pekerjaan jasa pencetakan dan distribusi alat bantu tuna netra mencapai Rp5.592.810.000 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp5.384.338.378. Total harga penawaran Rp3.765.542.143. Jika ditotal akhir anggaran APBN, maka pihak KPU bisa menghemat sampai Rp1.618.796.235.
Baca berita:
KPU klaim produksi surat suara sesuai harapan
"Banyaknya surat suara braille untuk calon DPD RI sama dengan jumlah TPS (tempat pemungutan suara)," ujar Komisioner KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Jakarta, Senin (10/2/2014).
Dilanjutkan Arief, bentuk surat suara dengan huruf braille sudah ditetapkan masternya. Sehingga, para perusahaan diminta untuk tak merubah sedikitpun kertas surat suara DPD RI tersebut.
Adapun untuk pencetakan surat suara calon DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, atau Kota, tidak dimungkinkan menggunakan huruf braille. Selain kertas surat suara tidak cukup, nama calon akan berdempetan satu sama lain sehingga tidak efektif, serta membingungkan untuk pemilih.
"Jadi secara teknis tidak memungkinkan mencetak surat suara braille calon DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota. Dari dulu memang surat suara braille hanya untuk calon DPD RI," jelas mantan anggota KPU Jawa Timur ini.
Di samping itu, untuk mendapatkan hak pilihnya pada pemilu anggota DPR, DPRD Tingkat I dan II, para penyandang disabilitas akan didampingi oleh petugas yang tengah dipersiapkan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di lokasi TPS.
Diketahui, pemenang lelang dua paket pekerjaan jasa pencetakan dan distribusi alat bantu tuna netra adalah PT Roya Standard Jaya Lestari yang berada di Karawang, Jawa Barat.
Nilai pagu untuk pekerjaan jasa pencetakan dan distribusi alat bantu tuna netra mencapai Rp5.592.810.000 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp5.384.338.378. Total harga penawaran Rp3.765.542.143. Jika ditotal akhir anggaran APBN, maka pihak KPU bisa menghemat sampai Rp1.618.796.235.
Baca berita:
KPU klaim produksi surat suara sesuai harapan
(kri)
Explore More