Soal pembebasan Corby, pemerintah dinilai tak jujur
Senin, 10 Februari 2014 - 06:11 WIB
Soal pembebasan Corby, pemerintah dinilai tak jujur
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan pembebasan bersyarat yang diberikan pemerintah untuk terpidana narkoba Ratu Mariyuana Schapelle Leigh Corby terus menuai kritik.
Menurut Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, publik bisa menilai pemerintah semakin tidak serius memberantas narkoba berkaca pada persoalan tersebut.
"Saya juga melihat ada korelasinya, antara pembebasan bersyarat Corby dengan pemberantasan narkoba yang sering digaungkan Pemerintah," ujarnya kepada Sindonews, Minggu 9 Februari 2014.
Dia pun mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara jujur terkait keputusan pembebasan bersyarat Corby tersebut. "Ada apa di balik ini, apakah ada barter, apakah ada sesuatu, atau karena ada tekanan dari pemerintah Australia," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, apapun alasannya pemerintah tidak boleh memberikan pembebasan bersyarat terhadap Corby. "Kan sudah berulang kali pemerintah memberikan keringanan hukuman kan. Berarti ada sesuatu di balik itu," imbuhnya.
Langkah tersebut pun dinilainya berbanding terbalik atas sikap pemerintah terhadap nasib para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersangkut hukum di negara lain.
"Pemerintah Indonesia kan lemah melindungi TKI yang tersangkut hukum di luar negeri," pungkasnya.
Seperti diketahui pemerintah lewat Kemenkum HAM menegaskan, bahwa pembebasan bersyarat untuk Corby sudah sesuai aturan. "Tidak ada intervensi dari siapa pun, ini sesuai mekanisme hukum tentang pemberian grasi dan bebas bersyarat," ujar Menkum HAM Amir Syamsuddin.
Baca berita:
Bebaskan Corby, Granat sebut SBY munafik!
Menurut Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, publik bisa menilai pemerintah semakin tidak serius memberantas narkoba berkaca pada persoalan tersebut.
"Saya juga melihat ada korelasinya, antara pembebasan bersyarat Corby dengan pemberantasan narkoba yang sering digaungkan Pemerintah," ujarnya kepada Sindonews, Minggu 9 Februari 2014.
Dia pun mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara jujur terkait keputusan pembebasan bersyarat Corby tersebut. "Ada apa di balik ini, apakah ada barter, apakah ada sesuatu, atau karena ada tekanan dari pemerintah Australia," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, apapun alasannya pemerintah tidak boleh memberikan pembebasan bersyarat terhadap Corby. "Kan sudah berulang kali pemerintah memberikan keringanan hukuman kan. Berarti ada sesuatu di balik itu," imbuhnya.
Langkah tersebut pun dinilainya berbanding terbalik atas sikap pemerintah terhadap nasib para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersangkut hukum di negara lain.
"Pemerintah Indonesia kan lemah melindungi TKI yang tersangkut hukum di luar negeri," pungkasnya.
Seperti diketahui pemerintah lewat Kemenkum HAM menegaskan, bahwa pembebasan bersyarat untuk Corby sudah sesuai aturan. "Tidak ada intervensi dari siapa pun, ini sesuai mekanisme hukum tentang pemberian grasi dan bebas bersyarat," ujar Menkum HAM Amir Syamsuddin.
Baca berita:
Bebaskan Corby, Granat sebut SBY munafik!
(kri)
