MUI minta ormas keagamaan tidak golput

Minggu, 09 Februari 2014 - 15:56 WIB
MUI minta ormas keagamaan tidak golput
MUI minta ormas keagamaan tidak golput
A A A
Sindonews.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Amidhan meminta, baik organisasi kepemudaan maupun ormas keagamaan di Indonesia untuk tidak melakukan aksi boikot atau tidak menyalurkan aspirasinya dalam pemilu nanti.

Pasalnya, pemilu merupakan peristiwa penting setiap lima tahunan. Yang mana dalam peristiwa pemilu, merupakan waktu dimana bangsa Indonesia memilih seorang pemimpin untuk lima tahun ke depan.

"MUI minta agar semua ormas kepemudaan yang ada di setiap ormas keagamaan termasuk ormas keagamaannnya itu sendiri untuk tidak golput atau tidak memilih. Saya katakan, pemilu merupakan peristiwa sangat penting dalam setiap lima tahunan. Yang mana di masa itu kita memilih seorang pemimpin yang mampu membawa memimpin bangsa ini untuk waktu lima tahun ke depan yang amanah dan bisa dipertanggungjawabkan," papar Amidhan di hadapan ribuan satgas dan pemuda Majelis Tafsir Al Quran, di Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta, Minggu (9/2/2014).

Menurut Amidhan, sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, peran ormas keagamaan sangatlah penting untuk memberikan contoh baik terhadap para jemaahnya. Apalagi, dengan jumlah pemeluk muslim mencapai 225 juta jiwa, Indonesia termasuk kiblat umat muslim di belahan dunia lainnya.

Sehingga, Indonesia termasuk salah satu negara yang banyak dicontoh negara lainnya dalam menerapkan demokrasi. Menurutnya, muslim di Indonesia termasuk muslim moderat yang tidak mengenal istilah muslim garis kiri atau garis kanan.

"Muslim di Indonesia merupakan muslim yang mendukung Pancasila. Ini yang banyak di contoh negara lainnya. Sehingga sudah sepatutnya, muslim di Indonesia kembali memberi contoh untuk tidak golput saat pemilu nanti," jelasnya.

Selain tidak golput, Amidhan pun meminta agar ormas keagamaan di Indonesia untuk independen. Namun, lanjutnya, ormas keagamaan di Indonesia itu bukan berpolitik keberpihakan melainkan berpolitik bernegara. Sehingga apa yang dilakukan untuk kepentingan negara, kesejahteraan negara dan kemajuan negara.

"Jangan berpolitik untuk kepentingan golongan atau kepentingan sesaat. Tapi berpolitik bernegara untuk kepentingan serta keutuhan bangsa dan negara seutuhnya," pungkasnya.
(kri)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5479 seconds (0.1#10.140)