TNI AL minta Singapura jangan intervensi internal Indonesia
Sabtu, 08 Februari 2014 - 16:05 WIB
TNI AL minta Singapura jangan intervensi internal Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Singapura dinilai tidak pantas mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Penamaan kapal militer TNI Angkatan Laut (AL) KRI Usman Harun adalah sepenuhnya hak Pemerintah Indonesia.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Untung Surapati menegaskan, pihaknya tidak akan mengubah nama kapal militernya KRI Usman Harun meskipun diprotes pihak Singapura.
"Ini urusan dan kewenangan TNI AL. Tidak boleh siapapun dari asing, termasuk Singapura intervensi urusan penamaan kapal perang RI ini," tegas Untung ketika dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (8/2/2014).
Pada kesempatan itu, disampaikan olehnya semua pihak terkait di Indonesia kompak mendukung TNI AL untuk mempertahankan nama KRI Usman Harun. Dukungan itu mengalir mulai dari, pemerintah, hingga kalangan parlemen.
"Tidak ada kebijkan baru dengan adanya protes mereka (Singapura). Lagipula mulai Menlu, Komisi I DPR mendukung itu," tegasnya.
Lanjutnya, penamaan kapal militer TNI AL dengan nama pahlawan nasional sudah menjadi prosedur dan kebiasaan yang selama ini berjalan di internal. "Kita sebagai generasi bangsa sudah sepantasnya menghormati dan menghargai jasa mereka (pahlawan nasional)," ucapnya.
Berita:
Respons pemerintah terkait KRI Usman Harun
Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Untung Surapati menegaskan, pihaknya tidak akan mengubah nama kapal militernya KRI Usman Harun meskipun diprotes pihak Singapura.
"Ini urusan dan kewenangan TNI AL. Tidak boleh siapapun dari asing, termasuk Singapura intervensi urusan penamaan kapal perang RI ini," tegas Untung ketika dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (8/2/2014).
Pada kesempatan itu, disampaikan olehnya semua pihak terkait di Indonesia kompak mendukung TNI AL untuk mempertahankan nama KRI Usman Harun. Dukungan itu mengalir mulai dari, pemerintah, hingga kalangan parlemen.
"Tidak ada kebijkan baru dengan adanya protes mereka (Singapura). Lagipula mulai Menlu, Komisi I DPR mendukung itu," tegasnya.
Lanjutnya, penamaan kapal militer TNI AL dengan nama pahlawan nasional sudah menjadi prosedur dan kebiasaan yang selama ini berjalan di internal. "Kita sebagai generasi bangsa sudah sepantasnya menghormati dan menghargai jasa mereka (pahlawan nasional)," ucapnya.
Berita:
Respons pemerintah terkait KRI Usman Harun
(kur)
