KPK dalami rekomendasi DPR soal penyelenggaraan haji
KPK dalami rekomendasi DPR soal penyelenggaraan haji
A
A
A
Sindonews.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sistem pelayanan haji melalui politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini.
Selain sistem pelayanan, penyelidik KPK juga mendalami terkait rekomendasi Komisi VIII DPR ke Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelenggaraan ibadah haji.
"Saya dimintai pendapat dan masukan keterangan seputar pelayanan penanganan haji atas nama institusi Komisi VIII," kata Jazuli seusai dimintai keterangan oleh penyidik KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi SP membenarkan bahwa pihaknya mulai membuka penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan dana haji tahun 2012-2013.
KPK sudah meminta keterangan dari anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar dalam penyelidikan tersebut. Saat ini pihaknya masih mengumpulkan barang bukti terkait kasus tersebut. KPK juga sudah melakukan telaah terhadap laporan masyarakat.
Berita:
KPK mulai usut dugaan korupsi dana haji
Selain sistem pelayanan, penyelidik KPK juga mendalami terkait rekomendasi Komisi VIII DPR ke Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelenggaraan ibadah haji.
"Saya dimintai pendapat dan masukan keterangan seputar pelayanan penanganan haji atas nama institusi Komisi VIII," kata Jazuli seusai dimintai keterangan oleh penyidik KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi SP membenarkan bahwa pihaknya mulai membuka penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan dana haji tahun 2012-2013.
KPK sudah meminta keterangan dari anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar dalam penyelidikan tersebut. Saat ini pihaknya masih mengumpulkan barang bukti terkait kasus tersebut. KPK juga sudah melakukan telaah terhadap laporan masyarakat.
Berita:
KPK mulai usut dugaan korupsi dana haji
(kur)
Explore More