KPK dalami rekomendasi DPR soal penyelenggaraan haji

Kamis, 06 Februari 2014 - 14:09 WIB
KPK dalami rekomendasi...
KPK dalami rekomendasi DPR soal penyelenggaraan haji
A A A
Sindonews.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sistem pelayanan haji melalui politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini.

Selain sistem pelayanan, penyelidik KPK juga mendalami terkait rekomendasi Komisi VIII DPR ke Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelenggaraan ibadah haji.

"Saya dimintai pendapat dan masukan keterangan seputar pelayanan penanganan haji atas nama institusi Komisi VIII," kata Jazuli seusai dimintai keterangan oleh penyidik KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2014).

Sebelumnya, juru bicara KPK Johan Budi SP membenarkan bahwa pihaknya mulai membuka penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan dana haji tahun 2012-2013.

KPK sudah meminta keterangan dari anggota Komisi VIII DPR Hasrul Azwar dalam penyelidikan tersebut. Saat ini pihaknya masih mengumpulkan barang bukti terkait kasus tersebut. KPK juga sudah melakukan telaah terhadap laporan masyarakat.

Berita:
KPK mulai usut dugaan korupsi dana haji
(kur)
Berita Terkait
Hukum Haji dengan Harta...
Hukum Haji dengan Harta Hasil Korupsi
KPK Gandeng PPATK Telusuri...
KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Korupsi Kuota Haji
Perkumpulan Ustadz di...
Perkumpulan Ustadz di Jember Minta Firli Kawal Ketat Pengelolaan Dana Haji
Ketua KPK Ungkap Potensi...
Ketua KPK Ungkap Potensi Korupsi Pengelolaan Dana Haji Rp160 Miliar
Daftar 10 Negara dengan...
Daftar 10 Negara dengan Biaya Haji Tertinggi di Dunia
Dana Haji Terus Bertumbuh,...
Dana Haji Terus Bertumbuh, BPKH Perluas Investasi dalam Ekosistem Haji Global
Berita Terkini
4 Oknum Prajurit TNI...
4 Oknum Prajurit TNI Terdakwa Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Hari Ini Divonis
3 Guru Besar Kedokteran...
3 Guru Besar Kedokteran Bakal Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa
Kasus Mega Korupsi BGN...
Kasus Mega Korupsi BGN dan Kitas-Kitap
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved