Biayai saksi, caleg dan kepala daerah urunan
Rabu, 05 Februari 2014 - 16:22 WIB
Biayai saksi, caleg dan kepala daerah urunan
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersikeras menolak dana saksi untuk Pemilu 2014 ditanggung negara. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputeri itu menyatakan siap membiayai sendiri untuk mengawasi pesta demokrasi tahun ini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo mengungkan akan menyiapkan dana saksi dari calon anggota legislatif (caleg) dari berbagai tingkatan dan kader mereka yang menjadi kepala daerah. "Kalau PDIP dari dana gotong royong para caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, kader partai yang kepala daerah," kata Tjahjo, Rabu (5/2/2014).
Tidak hanya uang sendiri, kata Tjahjo, saksi yang direkrut merupakan kader PDIP. Mereka disiapkan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan sampai penghitungan suara. "Prinsipnya sebagaimana pengalaman pada pemiulkada, PDIP siap menempatkan saksi di seluruh TPS," tegasnya.
Anggota Komisi Pertahanan DPR ini menilai pembiayaan saksi oleh negara melanggar pengelolaan keuangan negara. "Dana saksi Parpol mengerdilkan demokrasi, apalagi akan diambil dari APBN. Secara prinsip melangggar pengelolaan keuangan negara yang mana pengelolaan harus sesuai peraturan perundang-undangan, uang saksi tidak ada pembahasan awal dari RAPBN," tuturnya.
Berita:
2014, PKS punya dana sendiri untuk saksi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Tjahjo Kumolo mengungkan akan menyiapkan dana saksi dari calon anggota legislatif (caleg) dari berbagai tingkatan dan kader mereka yang menjadi kepala daerah. "Kalau PDIP dari dana gotong royong para caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, kader partai yang kepala daerah," kata Tjahjo, Rabu (5/2/2014).
Tidak hanya uang sendiri, kata Tjahjo, saksi yang direkrut merupakan kader PDIP. Mereka disiapkan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan sampai penghitungan suara. "Prinsipnya sebagaimana pengalaman pada pemiulkada, PDIP siap menempatkan saksi di seluruh TPS," tegasnya.
Anggota Komisi Pertahanan DPR ini menilai pembiayaan saksi oleh negara melanggar pengelolaan keuangan negara. "Dana saksi Parpol mengerdilkan demokrasi, apalagi akan diambil dari APBN. Secara prinsip melangggar pengelolaan keuangan negara yang mana pengelolaan harus sesuai peraturan perundang-undangan, uang saksi tidak ada pembahasan awal dari RAPBN," tuturnya.
Berita:
2014, PKS punya dana sendiri untuk saksi
(dam)
