Kualitas rekrutmen PNS mendapat sorotan
Selasa, 04 Februari 2014 - 01:02 WIB
Kualitas rekrutmen PNS mendapat sorotan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Wamen PAN) Eko Prasojo mengatakan, belanja pegawai meningkat 116,7 persen sejak tahun 2009.
Namun, hal tersebut tidak diikuti dengan perampingan struktur di tingkat pemerintah pusat. Menurutnya, justru yang terjadi sebaliknya, adanya pembengkakan terus menerus struktur internal kementerian dan jumlah lembaga non kementerian, maupun lembaga non struktural.
Akibatnya, penyusunan program kerja dan kegiatan seringkali tidak didasarkan pada kinerja outcame dan impact. Berbagai program juga tumpang tindih antar kementerian.
"Misalnya saat ini ada 17 kementerian yang terkait dengan jumlah kemiskinan. Tapi jumlah orang miskin tidak berkurang," ucap Eko di Depok, Senin 3 Februari 2014.
Eko juga menyoroti kualitas rekrutmen pegawai negeri sipil yang buruk. Hal itu menyebabkan negara memiliki gejala kelebihan staff namun dengan kualitas yang dibawah standar.
Kondisi tersebut diperparah dengan adanya sistem penunjukan kepala daerah secara langsung. Seringkali rekrutmen dan promosi jabatan tidak berbasis pada kualitas sumber daya manusia melainkan pada hubungan pertemanan, keluarga dan politik.
Dia menambahkan, banyaknya jumlah PNS yang tersedia ternyata tidak diikuti dengan kualifikasi, kompetensi dan kapabilitas yang diperlukan.
"Sebagai contoh, Indonesia membutuhkan lebih kurang 48.000 tenaga auditor yang tersertifikasi, tetapi saat ini yang tersedia hanya 6.000 auditor. Indonesia juga hanya memiliki 1.200 perencana dari kebutuhan 42.000 perencana tersertifikasi," ungkapnya.
"Kita juga menghadapi masalah redistribusi dan kualitas dosen dan guru, terutama di daerah-daerah timur Indonesia," imbuhnya.
Sementara itu di Kota Depok Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok masih kekurangan 3.000 PNS. Saat ini Depok baru memiliki sekitar 8.000 PNS. "Jumlah itu masih kurang, perlu ditambahkan 3.000 lagi," ujarnya.
Pada tes CPNS dengan sistem komputerisasi akhir tahun 2013, kata Nur Mahmudi, Kota Depok hanya diberikan jatah menerima 190 CPNS. Namun untuk golongan K2 atau honorer, tak ada formasi atau kuota. Sementara tenaga honorer yang mengikuti ujian sekira 1.153 orang.
Namun, hal tersebut tidak diikuti dengan perampingan struktur di tingkat pemerintah pusat. Menurutnya, justru yang terjadi sebaliknya, adanya pembengkakan terus menerus struktur internal kementerian dan jumlah lembaga non kementerian, maupun lembaga non struktural.
Akibatnya, penyusunan program kerja dan kegiatan seringkali tidak didasarkan pada kinerja outcame dan impact. Berbagai program juga tumpang tindih antar kementerian.
"Misalnya saat ini ada 17 kementerian yang terkait dengan jumlah kemiskinan. Tapi jumlah orang miskin tidak berkurang," ucap Eko di Depok, Senin 3 Februari 2014.
Eko juga menyoroti kualitas rekrutmen pegawai negeri sipil yang buruk. Hal itu menyebabkan negara memiliki gejala kelebihan staff namun dengan kualitas yang dibawah standar.
Kondisi tersebut diperparah dengan adanya sistem penunjukan kepala daerah secara langsung. Seringkali rekrutmen dan promosi jabatan tidak berbasis pada kualitas sumber daya manusia melainkan pada hubungan pertemanan, keluarga dan politik.
Dia menambahkan, banyaknya jumlah PNS yang tersedia ternyata tidak diikuti dengan kualifikasi, kompetensi dan kapabilitas yang diperlukan.
"Sebagai contoh, Indonesia membutuhkan lebih kurang 48.000 tenaga auditor yang tersertifikasi, tetapi saat ini yang tersedia hanya 6.000 auditor. Indonesia juga hanya memiliki 1.200 perencana dari kebutuhan 42.000 perencana tersertifikasi," ungkapnya.
"Kita juga menghadapi masalah redistribusi dan kualitas dosen dan guru, terutama di daerah-daerah timur Indonesia," imbuhnya.
Sementara itu di Kota Depok Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok masih kekurangan 3.000 PNS. Saat ini Depok baru memiliki sekitar 8.000 PNS. "Jumlah itu masih kurang, perlu ditambahkan 3.000 lagi," ujarnya.
Pada tes CPNS dengan sistem komputerisasi akhir tahun 2013, kata Nur Mahmudi, Kota Depok hanya diberikan jatah menerima 190 CPNS. Namun untuk golongan K2 atau honorer, tak ada formasi atau kuota. Sementara tenaga honorer yang mengikuti ujian sekira 1.153 orang.
(maf)
