Somasi, langkah serampangan ala SBY
Somasi, langkah serampangan ala SBY
A
A
A
Sindonews.com - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyewa jasa pengacara untuk melakukan somasi ke sejumlah orang masih dikritisi.
Aksi somasi SBY dianggap sebagai langkah serampangan yang tak mengindahkan nilai demokrasi.
Bahkan, somasi tersebut berujung citra negatif, dan bisa menciptakan 'bom waktu' terjadinya gelombang protes gerakan Reformasi jilid II.
"Bayangkan, bila seandainya semua kelompok kritis disomasi maka SBY bisa dicap sebagai pemimpin yang antikritik. Maka hal ini bisa membangkitkan semangat perlawanan yang lebih besar dan berujung pada gerakan reformasi jilid II," kata Pengamat Politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Karyono Wibowo saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Jumat (31/1/2014).
Karyono berpendapat, sebaiknya di akhir masa kepemimpinannya, SBY harus lebih fokus dalam menyelesaikan tugas negara, bukan mengancam warga negaranya. "Lebih baik SBY konsentrasi menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan untuk membuat prestasi, bukan mengobral somasi," ujar Karyono.
Tim kuasa hukum Presiden SBY, Palmer Situmorang, melakukan somasi kepada beberapa tokoh politik dan pergerakan. Di antaranya Sri Mulyono (fungsionaris ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia), Rizal Ramli (mantan Menteri Perekonomian), dan Fahri Hamzah (politisi PKS).
Somasi yang mengatasnamakan kepala pemerintahan tersebut mendapat perlawanan sengit dari publik. Bahkan Rizal Ramli mengklain akan dibela oleh 200 pengacara untuk menghadapi Somasi tim kuasa hukum SBY.
Baca:
Tak ada yang sensasional terkait somasi SBY
Layangkan somasi, SBY dinilai tak siap terima kritikan
Aksi somasi SBY dianggap sebagai langkah serampangan yang tak mengindahkan nilai demokrasi.
Bahkan, somasi tersebut berujung citra negatif, dan bisa menciptakan 'bom waktu' terjadinya gelombang protes gerakan Reformasi jilid II.
"Bayangkan, bila seandainya semua kelompok kritis disomasi maka SBY bisa dicap sebagai pemimpin yang antikritik. Maka hal ini bisa membangkitkan semangat perlawanan yang lebih besar dan berujung pada gerakan reformasi jilid II," kata Pengamat Politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Karyono Wibowo saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Jumat (31/1/2014).
Karyono berpendapat, sebaiknya di akhir masa kepemimpinannya, SBY harus lebih fokus dalam menyelesaikan tugas negara, bukan mengancam warga negaranya. "Lebih baik SBY konsentrasi menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan untuk membuat prestasi, bukan mengobral somasi," ujar Karyono.
Tim kuasa hukum Presiden SBY, Palmer Situmorang, melakukan somasi kepada beberapa tokoh politik dan pergerakan. Di antaranya Sri Mulyono (fungsionaris ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia), Rizal Ramli (mantan Menteri Perekonomian), dan Fahri Hamzah (politisi PKS).
Somasi yang mengatasnamakan kepala pemerintahan tersebut mendapat perlawanan sengit dari publik. Bahkan Rizal Ramli mengklain akan dibela oleh 200 pengacara untuk menghadapi Somasi tim kuasa hukum SBY.
Baca:
Tak ada yang sensasional terkait somasi SBY
Layangkan somasi, SBY dinilai tak siap terima kritikan
(hyk)
Explore More