Aktivis pemilu kecewa, saksi parpol dibiayai negara
Rabu, 22 Januari 2014 - 13:55 WIB
Aktivis pemilu kecewa, saksi parpol dibiayai negara
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah organisasi pemantau pemilu mengaku kecewa, atas rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerapkan sistem pengawasan dari unsur partai politik (parpol), dibiayai oleh negara.
Bahkan, sistem pengawasan itu mendapat dukungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah, selaku penyedia anggaran pengawasan tersebut.
"Menyayangkan sikap penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR yang menyatakan saksi dari setiap parpol pada tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) akan dibiayai negara," kata Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi saat jumpa pers di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2014).
Menurut Veri, kebijakan tersebut menjadi aneh karena pada pemilu sebelumnya, pengawas dari parpol dibiayai langsung oleh parpol. Sementara pada Pemilu 2014 ini, justru kader parpol yang dipasang untuk mengawasi pencoblosan dan penghitungan suara dibayar negara.
Maka itu, sejumlah organisasi pemantau pemilu tersebut meminta kepada unsur penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang rencana tersebut.
"Pemerintah dan DPR, untuk meninjau kembali kebijakan saksi yang dibiayai negara ini untuk dilaksanakan, berdasarkan efektifitas, efesiensi dan memaksimalkan pengawasan pemilu," ujarnya.
Untuk diketahui, sejumlah pemantau pemilu seperti Perludem, ICW, JPPR, KIPP menolak rencana Bawaslu yang bakal menempatkan pengawas pemilu dari perwakilan parpol yang dibiayai dengan menggunakan keuangan negara.
SBY hormati putusan MK terhadap gugatan UU Pilpres
Bahkan, sistem pengawasan itu mendapat dukungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah, selaku penyedia anggaran pengawasan tersebut.
"Menyayangkan sikap penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR yang menyatakan saksi dari setiap parpol pada tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) akan dibiayai negara," kata Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi saat jumpa pers di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2014).
Menurut Veri, kebijakan tersebut menjadi aneh karena pada pemilu sebelumnya, pengawas dari parpol dibiayai langsung oleh parpol. Sementara pada Pemilu 2014 ini, justru kader parpol yang dipasang untuk mengawasi pencoblosan dan penghitungan suara dibayar negara.
Maka itu, sejumlah organisasi pemantau pemilu tersebut meminta kepada unsur penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang rencana tersebut.
"Pemerintah dan DPR, untuk meninjau kembali kebijakan saksi yang dibiayai negara ini untuk dilaksanakan, berdasarkan efektifitas, efesiensi dan memaksimalkan pengawasan pemilu," ujarnya.
Untuk diketahui, sejumlah pemantau pemilu seperti Perludem, ICW, JPPR, KIPP menolak rencana Bawaslu yang bakal menempatkan pengawas pemilu dari perwakilan parpol yang dibiayai dengan menggunakan keuangan negara.
SBY hormati putusan MK terhadap gugatan UU Pilpres
(maf)
