ICW curigai 3 kementerian gunakan dana bansos untuk pemilu
Selasa, 21 Januari 2014 - 18:37 WIB
ICW curigai 3 kementerian gunakan dana bansos untuk pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyurati 10 Kementerian RI terkait penggunaan anggaran bantuan sosial (bansos). Namun, masih ada tiga kementerian lagi yang belum menyerahkan jawaban atas dana bansos tersebut.
Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai tiga kementerian tersebut kurang memiliki kepekaan terhadap penyelenggaraan pemilu bersih tanpa menggunakan keuangan negara berbentuk bansos.
"Jika ada kementerian yang resisten atau bahkan tidak memberikan informasi tersebut, ini menunjukkan tiga kementerian tadi itu enggan menunjukkan komitmen untuk menciptakan pemilu bersih," kata Koordinator Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW, Abdullah Dahlan, saat dihubungi Wartawan, Jakarta, Selasa (21/1/2014).
Dari kesepuluh kementerian yang sudah disurati Bawaslu, tiga kementerian seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kementerian ESDM, dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) belum menyerahkan jawaban penggunaan bansos.
Bawaslu menyurati sepuluh kementerian tersebut lantaran, menteri di masing-masing kementerian itu maju sebagai peserta pemilu calon legislatif (Caleg) 2014. Sedangkan, semua kementerian itu merupakan pengguna dana bansos.
Sehingga, lanjut Dahlan, jika tiga kementerian tersebut akhirnya 'mangkir' menyerahkan jawaban dan laporan Bawaslu, maka patut diduga kementerian tersebut menggunakan bansos sebagai media kampanye pencalegan.
"Jadi ditutupi dengan bentuk tidak merespon apa yang diminta oleh Bawaslu," sambungya.
Baca berita:
Awasi dana bansos, Bawaslu ingatkan 10 kementerian
Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai tiga kementerian tersebut kurang memiliki kepekaan terhadap penyelenggaraan pemilu bersih tanpa menggunakan keuangan negara berbentuk bansos.
"Jika ada kementerian yang resisten atau bahkan tidak memberikan informasi tersebut, ini menunjukkan tiga kementerian tadi itu enggan menunjukkan komitmen untuk menciptakan pemilu bersih," kata Koordinator Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW, Abdullah Dahlan, saat dihubungi Wartawan, Jakarta, Selasa (21/1/2014).
Dari kesepuluh kementerian yang sudah disurati Bawaslu, tiga kementerian seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kementerian ESDM, dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) belum menyerahkan jawaban penggunaan bansos.
Bawaslu menyurati sepuluh kementerian tersebut lantaran, menteri di masing-masing kementerian itu maju sebagai peserta pemilu calon legislatif (Caleg) 2014. Sedangkan, semua kementerian itu merupakan pengguna dana bansos.
Sehingga, lanjut Dahlan, jika tiga kementerian tersebut akhirnya 'mangkir' menyerahkan jawaban dan laporan Bawaslu, maka patut diduga kementerian tersebut menggunakan bansos sebagai media kampanye pencalegan.
"Jadi ditutupi dengan bentuk tidak merespon apa yang diminta oleh Bawaslu," sambungya.
Baca berita:
Awasi dana bansos, Bawaslu ingatkan 10 kementerian
(kri)
