Tangani korban bencana, Kemensos akui kurang dana
Selasa, 21 Januari 2014 - 16:33 WIB
Tangani korban bencana, Kemensos akui kurang dana
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan anggaran Rp200 miliar untuk bantuan bencana. Jumlah tersebut masih sangat kurang dalam penanganan bencana di Indonesia.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Andi ZA Dulung mengatakan, anggaran dalam penanggulangan bencana sebesar Rp200 miliar hanya untuk menangani sekira 50 ribu jiwa.
Padahal, biasanya ada jutaan orang yang harus ditangani. Tentunya anggaran ini dirasa kurang untuk mengatasi bencana. "Ada jutaan pengungsi yang harus diberikan logistik. Kemensos mempunyai indeks yang harus disiapkan untuk biaya penghidupan pengungsi," kata Andi saat dihubungi KORAN SINDO, Selasa (21/1/2014).
Andi mengungkapkan, dalam hal ini, Kemensos lebih menyiapkan buffer stock (ketersediaan stok) untuk langsung dibagi ke daerah. "Buffer stock yang disediakan seperti keperluan sandang, lauk pauk, logistik, keperluan sehari-hari, keperluan ibu dan anak," ucapnya.
Namun, tanggung jawab pengungsian bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemensos. Tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemda pada dinas sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Penyediaan buffer stock, Kemensos menyimpan dalam gudang-gudang regional di daerah," ungkap Andi.
Pada penyediaan buffer stock, jika dilipatkan menjadi sekira dua sampai tiga kali jumlahnya ditambah diperkirakan tidak cukup. Kemungkinan jika anggaran ditambah Rp300 sampai Rp500 miliar, akan cukup untuk menangani jumlah pengungsi yang jumlahnya jutaan.
"Anggaran itu kita langsung belanjakan keperluan bencana. Agar saat bencana terjadi, seperti kasus bencana saat ini, penyediaan selimut dirasakan kurang untuk pengungsi di Jakarta, karena sebelumnya sudah kita berikan pada pengungsi di Manado," kata nya.
Menurut Andi, pemahaman terkait bencana terus ditingkatkan agar dapat mengurangi risiko. Selain pembenahan infrastruktur untuk jangka panjang juga dilakukan.
Dia mengklaim, dalam penanggulangan bencana, pemerintah pusat tidak membeda-bedakan daerah dalam membantu penanganan bencana. Sekalipun status bencana masih bencana daerah. Kemensos akan mengambil alih jika Pemda tidak mampu menangani bencana.
Selain buffer stock, BNPB juga menyediakan dana on call sebesar Rp1,5 triliun. Sampai saat ini dana itu belum digunakan karena masih menggunakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di masing-masing kementerian terkait.
"Yang terpenting, tolak ukurnya dalam penanganan bencana, masyarakat tidak ada masyarakat yang terlantar. Mulai dari logistik makanan dan kebutuhan harian," tegasnya.
Rata-rata 514 jiwa tewas tiap tahun akibat bansor
Istana bantah SBY kesampingkan korban banjir
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Andi ZA Dulung mengatakan, anggaran dalam penanggulangan bencana sebesar Rp200 miliar hanya untuk menangani sekira 50 ribu jiwa.
Padahal, biasanya ada jutaan orang yang harus ditangani. Tentunya anggaran ini dirasa kurang untuk mengatasi bencana. "Ada jutaan pengungsi yang harus diberikan logistik. Kemensos mempunyai indeks yang harus disiapkan untuk biaya penghidupan pengungsi," kata Andi saat dihubungi KORAN SINDO, Selasa (21/1/2014).
Andi mengungkapkan, dalam hal ini, Kemensos lebih menyiapkan buffer stock (ketersediaan stok) untuk langsung dibagi ke daerah. "Buffer stock yang disediakan seperti keperluan sandang, lauk pauk, logistik, keperluan sehari-hari, keperluan ibu dan anak," ucapnya.
Namun, tanggung jawab pengungsian bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemensos. Tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemda pada dinas sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Penyediaan buffer stock, Kemensos menyimpan dalam gudang-gudang regional di daerah," ungkap Andi.
Pada penyediaan buffer stock, jika dilipatkan menjadi sekira dua sampai tiga kali jumlahnya ditambah diperkirakan tidak cukup. Kemungkinan jika anggaran ditambah Rp300 sampai Rp500 miliar, akan cukup untuk menangani jumlah pengungsi yang jumlahnya jutaan.
"Anggaran itu kita langsung belanjakan keperluan bencana. Agar saat bencana terjadi, seperti kasus bencana saat ini, penyediaan selimut dirasakan kurang untuk pengungsi di Jakarta, karena sebelumnya sudah kita berikan pada pengungsi di Manado," kata nya.
Menurut Andi, pemahaman terkait bencana terus ditingkatkan agar dapat mengurangi risiko. Selain pembenahan infrastruktur untuk jangka panjang juga dilakukan.
Dia mengklaim, dalam penanggulangan bencana, pemerintah pusat tidak membeda-bedakan daerah dalam membantu penanganan bencana. Sekalipun status bencana masih bencana daerah. Kemensos akan mengambil alih jika Pemda tidak mampu menangani bencana.
Selain buffer stock, BNPB juga menyediakan dana on call sebesar Rp1,5 triliun. Sampai saat ini dana itu belum digunakan karena masih menggunakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di masing-masing kementerian terkait.
"Yang terpenting, tolak ukurnya dalam penanganan bencana, masyarakat tidak ada masyarakat yang terlantar. Mulai dari logistik makanan dan kebutuhan harian," tegasnya.
Rata-rata 514 jiwa tewas tiap tahun akibat bansor
Istana bantah SBY kesampingkan korban banjir
(maf)
