Syarief Hasan: Pemecatan Pasek sesuai AD/ART

Selasa, 21 Januari 2014 - 06:06 WIB
Syarief Hasan: Pemecatan...
Syarief Hasan: Pemecatan Pasek sesuai AD/ART
A A A
Sindonews.com - Pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika, pemecatannya dari DPR telah cacat formalitas karena suratnya tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ditanggapi oleh Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Syarief Hasan.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu menegaskan, pemecatan Gede Pasek dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Sesuai aturan AD/RT Partai Demokrat," ujar Syarief Hasan kepada Sindonews melalui pesan singkat, Senin 20 Januari 2014 malam.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gede Pasek menilai, surat Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya itu tak sesuai prosedur. Menurut Pasek, surat PAW yang disampaikan kepada DPR RI, semestinya ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat SBY.

"Berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali, secara jelas dan tegas telah menetapkan Dr H Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi," kata Pasek dalam konferensi persnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, kemarin siang.

Menurut dia, tidak tepat bila surat PAW-nya ditandatangani oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syariefuddin Hasan bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Menurutnya, di Pasal 214 Ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, dengan tegas mengatur soal keharusan tanda tangan adalah ketua umum atau sejenisnya.

"Ketua harian adalah struktur yang bukan dihasilkan dalam KLB tersebut. Sifatnya hanya pembantu pelaksana tugas ketua umum," tegasnya.

Dengan demikian, pria yang dikenal sebagai loyalis mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu, meminta agar pimpinan DPR RI mengembalikan surat pemberhentiannya itu. "Sehingga sudah seharusnya dikembalikan kepada DPP Partai Demokrat," pungkasnya.

Baca berita:
Pasek nilai surat pemecatannya tak sesuai prosedur
(kri)
Berita Terkait
Tolak KLB Sibolangit,...
Tolak KLB Sibolangit, Demokrat Sumut Tetap Loyal Pada AHY
Pesan Moeldoko ke AHY:...
Pesan Moeldoko ke AHY: Jadi Pemipin Harus Kuat, Jangan Baperan
Makin Panas, Moeldoko...
Makin Panas, Moeldoko Disebut Bagi-bagi Uang dan Ponsel saat KLB Demokrat di Deli Serdang
Kader Muda Demokrat...
Kader Muda Demokrat Dukung KLB Partai Demokrat
Penyerahan Surat Rekomendasi...
Penyerahan Surat Rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada 2024
Partai Demokrat Keluarkan...
Partai Demokrat Keluarkan 60 Rekomendasi Pilkada 2024, Ada Marshel Widianto dan Gilang Dirga
Berita Terkini
Paradigma Hak Asasi...
Paradigma Hak Asasi Manusia di Indonesia Berasaskan Pancasila
15 menit yang lalu
Jadi Presiden Uni Parlemen...
Jadi Presiden Uni Parlemen Negara OKI, Puan Janji Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
26 menit yang lalu
Megawati Berseloroh...
Megawati Berseloroh ke Sri Mulyani Tak Terima Tunjangan Pensiun Wakil Presiden
1 jam yang lalu
Makan Siang Prabowo...
Makan Siang Prabowo Bareng Sultan Brunei Diiringi Lagu Bengawan Solo hingga My Way
2 jam yang lalu
Fraksi Golkar Kaji Sistem...
Fraksi Golkar Kaji Sistem Pemilu: Jangan Sampai Obat Lebih Berbahaya dari Penyakitnya
2 jam yang lalu
Jokowi Tawarkan Bantuan...
Jokowi Tawarkan Bantuan Hukum ke Mantan Dosen Pembimbing di UGM Kasmudjo
2 jam yang lalu
Infografis
Daftar Jenderal Baru...
Daftar Jenderal Baru TNI AD, AL, dan AU pada Juli 2023
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved