Banjir, Marzuki desak ibu kota pindah
A
A
A
Sindonews.com - Banjir yang mengepung hampir sebagian besar wilayah DKI Jakarta kembali memunculkan wacana pemindahan ibu kota. Kali ini, wacana itu diucapkan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie.
"Sebaiknya pusat pemerintahan dipindahkan saja ke luar Jawa. Jawa ini sudah terbebani," kata Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2014).
Marzuki menilai, Jakarta sudah tak layak lagi menjadi ibu kota negara karena jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga musibah banjir tak bisa dielakkan.
Dia berpendapat, setelah ibu kota dipindahkan maka barulah Jakarta bisa ditata ulang untuk menghindari musibah banjir.
"Ini kan sudah cerita bertahun-tahun. Kalau pusat pemerintahan sudah dipindahkan, kita tata ulang DKI ini. Mana wilayah yang bisa dijadikan ruang hijau yang menyehatkan, sekarang ini kita saling menghisap antara nafas kita," tegasnya.
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menilai tak perlu waktu lama untuk bisa memindahkan ibu kota suatu negara.
"Lima tahun selesai kok, kantor pemerintahan kan tidak ada nilai sejarah. Tukar guling saja. Tidak harus banyak cost yang dikeluarkan," pungkasnya.
Baca berita:
MPR: Pemindahan ibu kota layak dipertimbangkan
"Sebaiknya pusat pemerintahan dipindahkan saja ke luar Jawa. Jawa ini sudah terbebani," kata Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2014).
Marzuki menilai, Jakarta sudah tak layak lagi menjadi ibu kota negara karena jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga musibah banjir tak bisa dielakkan.
Dia berpendapat, setelah ibu kota dipindahkan maka barulah Jakarta bisa ditata ulang untuk menghindari musibah banjir.
"Ini kan sudah cerita bertahun-tahun. Kalau pusat pemerintahan sudah dipindahkan, kita tata ulang DKI ini. Mana wilayah yang bisa dijadikan ruang hijau yang menyehatkan, sekarang ini kita saling menghisap antara nafas kita," tegasnya.
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menilai tak perlu waktu lama untuk bisa memindahkan ibu kota suatu negara.
"Lima tahun selesai kok, kantor pemerintahan kan tidak ada nilai sejarah. Tukar guling saja. Tidak harus banyak cost yang dikeluarkan," pungkasnya.
Baca berita:
MPR: Pemindahan ibu kota layak dipertimbangkan
(kri)